En bref
- Makassar memperluas digitalisasi layanan publik melalui aplikasi dan QRIS untuk pembayaran retribusi di pasar, terminal, dan PDAM.
- Peluncuran awal dilakukan di kawasan Daya (Pasar Niaga/Pusat Niaga Daya dan Terminal Regional Daya), dengan dukungan Bank Sulselbar dan penguatan peran Bank Indonesia di Sulsel.
- Tujuan utama: menekan kebocoran PAD, memperbaiki akuntabilitas, dan mendorong budaya transaksi elektronik di aktivitas harian.
- Strategi adopsi meliputi kampanye masif, edukasi pedagang, serta reward bagi unit layanan dengan tingkat penggunaan QRIS tertinggi.
- Tantangan lapangan: literasi digital, konektivitas, disiplin petugas, dan kebutuhan mekanisme bantuan bagi warga yang belum terbiasa tanpa uang tunai.
Di lorong-lorong pasar tradisional Makassar, perubahan sering kali dimulai dari hal kecil: cara orang membayar. Setelah peresmian transaksi QRIS di Pasar Niaga Daya dan Terminal Regional Daya pada 28 Juli 2025, pemerintah kota bergerak dari sekadar uji coba menuju pembiasaan. Arah kebijakan ini jelas: pembayaran retribusi dan layanan publik tidak lagi bergantung pada uang kertas yang rawan selisih, melainkan pada jejak digital yang dapat diaudit. Di titik inilah aplikasi pembayaran dan QRIS menjadi jembatan antara aktivitas ekonomi rakyat—pedagang sayur, penjual ikan, sopir pete-pete—dengan tata kelola yang lebih tertib.
Logika yang dibawa Pemkot sederhana namun berdampak: ketika semua pembayaran terekam, ruang “main angka” menyempit. Tantangan yang tersisa justru bersifat manusiawi: kebiasaan lama, kekhawatiran biaya, sinyal internet yang tidak selalu stabil, dan kebutuhan pendampingan untuk pedagang senior. Kisah transformasi ini tidak berdiri sendiri; banyak kota menempuh jalur serupa, dari eksperimen parkir digital hingga dashboard layanan. Makassar sedang menegaskan bahwa kemudahan pembayaran bukan sekadar fitur, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap pengelolaan retribusi.
Makassar mengembangkan aplikasi pembayaran retribusi pasar tanpa uang tunai: dari QRIS menuju sistem terpadu
Penggunaan QRIS di pasar tradisional pada dasarnya adalah pintu masuk menuju sistem yang lebih menyeluruh: aplikasi yang menyatukan pendataan lapak, penagihan retribusi, dan pelaporan. Banyak pedagang hanya melihat tahap akhirnya—scan kode dan bayar—padahal di belakangnya ada perubahan proses bisnis. Petugas yang dulunya berkeliling membawa karcis dan uang tunai, kini berperan sebagai pendamping transaksi, memastikan kode aktif, nominal tepat, dan status pembayaran tercatat di dashboard.
Di Makassar, pengesahan awal dilakukan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, dengan kehadiran Bank Indonesia wilayah Sulsel dan kolaborasi mitra perbankan daerah. Momentum itu menandai komitmen lintas lembaga: Perumda Pasar, Perumda Terminal, dan PDAM berjalan dalam satu irama. Artinya, warga mulai terbiasa menggunakan ponsel untuk hal yang sangat sehari-hari—membayar belanja, karcis terminal, sampai tagihan air—bukan hanya untuk percakapan atau media sosial.
Jika QRIS adalah metode pembayaran, maka aplikasi yang sedang dikembangkan/diperluas idealnya menjadi “rumah” data: siapa membayar, kapan, untuk kios mana, dan retribusi jenis apa. Dalam desain yang baik, pedagang bisa melihat riwayat pembayaran harian atau mingguan, sementara pengelola pasar melihat peta kepatuhan per blok. Ketika data rapi, kebijakan pun lebih tajam: misalnya menentukan jam penagihan paling efektif atau menargetkan blok yang sering menunggak dengan program edukasi.
Contoh alur transaksi harian pedagang: dari kasir sederhana ke laporan otomatis
Bayangkan Nurhayati, pedagang bumbu di Pasar Daya. Dulu ia menyiapkan uang pas agar tidak “dibulatkan”, dan sesekali menerima kembalian yang tidak ideal. Kini, untuk retribusi harian, ia membuka dompet digital atau mobile banking, memindai QRIS yang ditempel di area pengelola, lalu memasukkan nominal sesuai tagihan. Dalam hitungan detik, bukti bayar muncul, dan petugas bisa memverifikasi tanpa menghitung uang fisik.
Manfaat yang sering luput dibahas adalah efek pada pencatatan. Saat transaksi terekam, pedagang dapat memisahkan uang belanja rumah dan modal dagang. Ini selaras dengan narasi bahwa QRIS membantu UMKM merapikan administrasi. Ketika kelak Nurhayati mengajukan pembiayaan mikro, riwayat arus kas yang lebih jelas memberi nilai tambah, karena lembaga keuangan menyukai data, bukan sekadar cerita.
Perubahan seperti ini sejalan dengan gerak kota lain yang menata kebiasaan transaksi modern, misalnya bahasan tentang pembayaran tanpa uang tunai di Surabaya yang menekankan konsistensi implementasi dan edukasi pengguna di ruang publik. Bedanya, Makassar menempatkan pasar tradisional sebagai medan utama, bukan sekadar pusat belanja modern.
Elemen yang biasanya ada dalam aplikasi retribusi yang matang
Aplikasi retribusi yang benar-benar berguna tidak berhenti pada fitur bayar. Ia harus membentuk siklus layanan: penetapan tagihan, pembayaran, verifikasi, penanganan komplain, dan pelaporan. Di Makassar, target integrasi lintas BUMD dan SKPD membuat kebutuhan ini makin mendesak, sebab warga akan menilai dari pengalaman ujung-ke-ujung, bukan dari banyaknya logo kerja sama.
Komponen |
Fungsi di pasar/terminal |
Dampak pada akuntabilitas |
|---|---|---|
Manajemen data kios/lapak |
Memetakan lokasi, pemilik, status aktif, dan kategori tarif |
Mengurangi lapak “tak tercatat” yang rawan kebocoran |
Penetapan tagihan otomatis |
Menampilkan nominal retribusi sesuai aturan dan periode |
Mencegah tawar-menawar nominal dan salah hitung |
QRIS dan kanal bayar lain |
Memfasilitasi transaksi elektronik cepat |
Semua pembayaran punya jejak digital dan waktu transaksi |
Dashboard kepatuhan |
Memantau blok yang tertib atau menunggak |
Pengawasan berbasis data, bukan asumsi |
Layanan bantuan & komplain |
Menangani salah nominal, gagal bayar, atau QR tidak aktif |
Meningkatkan kepercayaan pengguna dan menekan konflik |
Setelah fondasi sistem terbentuk, pembahasan berikutnya mengarah pada alasan paling sensitif: bagaimana digitalisasi ini memotong kebocoran dan menguatkan PAD tanpa membuat pedagang merasa “dikejar-kejar”.
Digitalisasi retribusi pasar dan terminal: menutup celah kebocoran, mengangkat kepercayaan
Argumen terkuat dari kebijakan pembayaran digital di Makassar bukanlah soal keren-kerenan teknologi, melainkan soal tata kelola. Wali kota menekankan bahwa uang tunai membuka terlalu banyak ruang selisih: ada karcis yang tidak tercatat, setoran yang tidak utuh, atau laporan yang terlambat. Ketika pembayaran berpindah ke kanal QRIS, setiap transaksi meninggalkan jejak yang sulit dimanipulasi. Dalam praktiknya, bukan berarti fraud hilang total, tetapi biayanya menjadi jauh lebih mahal karena ada data yang bisa ditelusuri.
Isu kepatuhan di sektor retribusi kendaraan dan terminal menjadi contoh yang relevan. Dengan tingkat kepatuhan yang pernah disebut masih sekitar 40%, strategi “membiasakan” lewat sistem digital menjadi alat penertiban yang lebih halus dibanding razia manual. Sistem dapat mengingatkan, merekap, dan memberi sinyal area yang kepatuhannya rendah. Petugas pun dapat diarahkan ke lokasi yang tepat, bukan berputar tanpa prioritas.
Dalam kacamata warga, transparansi itu terasa ketika nominal jelas dan tidak ada “pembulatan” yang membingungkan. Dalam kacamata pemda, transparansi terasa ketika PAD lebih mudah diproyeksikan. Di kota-kota yang serius menguatkan layanan publik digital, pola ini serupa, misalnya pengalaman digitalisasi layanan publik di Jayapura yang menekankan penyederhanaan proses dan pelacakan pembayaran agar pengaduan warga bisa ditangani lebih cepat.
Peran Bank Indonesia dan Bank Sulselbar: standardisasi, keamanan, dan dorongan ekosistem
Bank Indonesia melalui kantor wilayah Sulsel memandang QRIS sebagai kebutuhan lintas sektor, bukan lagi opsi tambahan. Data pertumbuhan nasional yang menembus ratusan triliun rupiah nilai transaksi (dengan laju pertumbuhan yang sempat disebut sangat tinggi) menunjukkan bahwa masyarakat sudah bergerak ke arah itu. Di level provinsi, jutaan pengguna dan triliunan perputaran menandakan ekosistemnya matang: merchant semakin banyak, kebiasaan scan semakin umum, dan edukasi makin mudah karena contoh sukses ada di sekitar.
Di sisi lain, Bank Sulselbar sebagai mitra perbankan daerah penting untuk memastikan implementasi tidak berhenti pada acara simbolis. Bank berperan dalam onboarding pedagang, penyediaan materi edukasi, dukungan rekening/QR, serta penyelesaian masalah teknis seperti pergantian QR, dispute transaksi, atau integrasi dengan sistem pelaporan Perumda.
Jika kerja sama ini berjalan rapi, maka “pallu basa wajib QRIS” yang pernah digaungkan sebagai sindiran budaya bisa berubah jadi kenyataan yang tidak mengusik tradisi. Tradisi tetap hidup, hanya cara bayarnya yang berevolusi.
Daftar langkah praktis untuk menekan kebocoran tanpa mengganggu aktivitas pasar
- Standarisasi tarif retribusi per jenis lapak dan menampilkannya terbuka di papan informasi agar pedagang paham dasar tagihannya.
- QRIS statis per titik (blok/pos) atau QR dinamis per pedagang untuk mengurangi salah target pembayaran.
- Rekonsiliasi harian antara data transaksi dan daftar pedagang aktif, sehingga anomali cepat terdeteksi.
- Reward adopsi untuk pasar/terminal dengan penggunaan tertinggi, tetapi diikuti audit kualitas data agar tidak sekadar mengejar angka.
- Unit respons cepat untuk kasus gagal bayar, jaringan bermasalah, atau pedagang yang akunnya terblokir.
Ketika kebocoran ditekan, pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana membuat semua orang nyaman memakainya, termasuk pedagang yang baru pertama kali memakai dompet digital? Di sanalah desain pengalaman pengguna dan komunikasi publik menjadi penentu.
Transisi ini juga bersinggungan dengan isu penataan ruang kota dan mobilitas. Kebijakan digital di satu titik sering merembet ke layanan lain, misalnya penataan parkir dan retribusinya yang dibahas dalam pengaturan zona parkir di Makassar, karena warga menginginkan satu pengalaman pembayaran yang konsisten: mudah, cepat, dan tercatat.
Kemudahan pembayaran di pasar: pengalaman pengguna, literasi digital, dan perubahan kebiasaan
“Mudah” dalam konteks kemudahan pembayaran bukan hanya soal memindai kode. Di pasar tradisional, kemudahan berarti bisa dilakukan sambil tangan sibuk menimbang ikan, sambil mengawasi anak, atau sambil melayani pembeli lain. Karena itu, strategi Makassar yang mendorong budaya tanpa uang tunai harus memikirkan ritme pasar: jam ramai, lokasi sinyal, hingga kebiasaan pedagang menyimpan ponsel.
Di lapangan, biasanya ada tiga tipe pengguna. Pertama, pedagang muda yang sudah terbiasa mobile banking. Kedua, pedagang menengah yang bisa mengikuti asal ada pendampingan. Ketiga, pedagang senior yang lebih percaya uang fisik dan khawatir salah tekan. Kebijakan yang berhasil bukan yang memaksa tipe ketiga berubah dalam seminggu, melainkan yang memberi jalan bertahap: ada sesi praktik, contoh kasus, dan petugas yang sabar menjawab pertanyaan yang sama berulang kali.
Munafri menekankan smartphone semestinya menjadi alat transaksi, bukan sekadar hiburan. Pesan ini tepat, tetapi implementasinya perlu bahasa yang membumi. Misalnya, “kalau biasanya Ibu foto dagangan untuk promosi, sekarang ponselnya juga bisa jadi ‘mesin kas’ yang rapi.” Narasi seperti itu lebih mudah diterima karena dekat dengan kehidupan mereka.
Studi kasus kecil: pedagang yang takut “uangnya hilang”
Seorang pedagang telur kerap khawatir saldo dompet digitalnya “lenyap” karena salah kirim. Kekhawatiran ini bukan hal sepele; ia lahir dari pengalaman ditipu tautan palsu atau mendengar cerita tetangga. Solusinya tidak cukup dengan spanduk “ayo pakai QRIS”, melainkan membangun kebiasaan aman: memastikan nama merchant muncul sebelum klik bayar, tidak membagikan OTP, dan menyimpan bukti transaksi.
Di sinilah edukasi keamanan digital harus berjalan bersama program pembayaran. Topik ini selaras dengan perhatian publik tentang keamanan internet, termasuk literasi untuk keluarga, seperti yang sering dibahas dalam konteks keamanan internet anak. Walau segmennya berbeda, prinsipnya sama: kebiasaan aman lebih efektif daripada larangan abstrak.
Bagaimana aplikasi retribusi membantu pedagang, bukan membebani
Aplikasi yang baik seharusnya mengurangi beban kognitif. Contoh fitur yang terasa “menolong” adalah pengingat retribusi jatuh tempo, tombol bantuan satu klik, dan riwayat yang bisa ditunjukkan bila terjadi salah paham dengan petugas. Untuk pedagang yang tidak punya waktu mengutak-atik menu, tampilan harus ringkas: status “lunas/belum”, tombol bayar, dan akses bukti.
Selain itu, ada aspek biaya yang sering ditanyakan: “Apakah ada potongan?” atau “Apakah butuh rekening bank tertentu?” Jawaban yang konsisten dan transparan akan menentukan tingkat penerimaan. Jika pedagang merasa ada biaya tersembunyi, mereka akan kembali ke uang tunai dengan alasan “lebih jelas”. Karena itu, komunikasi tarif MDR atau biaya layanan harus disampaikan dalam bahasa sederhana dan dengan contoh nominal.
Jembatan ke layanan kota lain: dari pasar ke parkir, dari terminal ke aduan
Begitu warga terbiasa membayar retribusi pasar secara digital, ekspektasi mereka naik: parkir juga seharusnya bisa, begitu pula layanan administrasi lainnya. Karena itu, langkah Makassar akan lebih kuat bila dihubungkan dengan kanal pengaduan yang responsif, agar warga dapat melaporkan QR tidak aktif atau petugas yang masih meminta tunai. Konteks ini dekat dengan penguatan kanal aspirasi, seperti yang dibahas dalam pusat layanan aduan Makassar, karena digitalisasi tanpa jalur umpan balik berisiko mandek di tengah jalan.
Pada akhirnya, perubahan kebiasaan terbentuk ketika pengalaman baik terjadi berulang kali. Dan untuk memastikan pengalaman baik itu konsisten, dibutuhkan desain operasional: pelatihan petugas, SOP gangguan, dan pengukuran adopsi yang jujur—yang akan dibahas pada bagian berikutnya.
Implementasi di lapangan: SOP, pelatihan petugas, dan pengawasan berbasis data
Kebijakan digitalisasi sering kalah bukan karena teknologinya buruk, melainkan karena pelaksanaannya tidak disiplin. Munafri sempat mengingatkan agar program tidak berhenti sebagai seremoni: selesai acara lalu kembali ke cara lama. Pesan ini sangat operasional. Jika satu-dua petugas masih menerima uang tunai “karena kasihan pedagang”, maka kebiasaan baru tidak pernah terbentuk. Akhirnya, data menjadi bolong, dan tujuan mengurangi selisih tidak tercapai.
Di pasar, SOP perlu menjawab situasi konkret: bagaimana jika QR rusak? bagaimana jika ponsel pedagang kehabisan baterai? bagaimana jika jaringan down? Tanpa jawaban, petugas akan mengambil jalan pintas: menerima uang tunai. Jalan pintas ini mengembalikan masalah awal: transaksi tidak tercatat rapi dan sulit diaudit.
Rantai operasional yang perlu dijaga agar transaksi elektronik stabil
Pertama, kesiapan infrastruktur: titik-titik dengan sinyal lemah harus dipetakan, lalu disediakan penguat sinyal atau Wi-Fi terkelola di area kantor pengelola. Kedua, kesiapan SDM: petugas loket/penarik retribusi harus dilatih bukan hanya cara scan, tetapi cara menjelaskan kepada warga dengan bahasa sederhana. Ketiga, tata kelola insiden: harus ada kanal eskalasi cepat ke tim bank/penyedia pembayaran saat terjadi dispute.
Rantai ini mirip dengan pembenahan sistem parkir digital di kota lain, yang menuntut konsistensi perangkat dan pengawasan, seperti yang terlihat pada pembahasan parkir digital di Jakarta Timur. Pelajarannya: teknologi publik butuh pemeliharaan rutin, bukan sekali pasang lalu ditinggal.
Pengukuran yang adil: mengejar adopsi tanpa memalsukan realitas
Rencana pemberian reward bagi pasar atau terminal dengan tingkat penggunaan QRIS tertinggi bisa menjadi pemicu semangat. Namun, metriknya harus tepat agar tidak memancing manipulasi. Ukuran yang sehat misalnya: persentase pedagang aktif yang minimal melakukan pembayaran digital dalam periode tertentu, tingkat keberhasilan transaksi (success rate), dan jumlah keluhan yang terselesaikan.
Jika hanya mengejar “jumlah transaksi”, bisa terjadi bias: transaksi kecil dipecah-pecah agar terlihat banyak. Karena itu, indikator perlu dipadukan dengan audit kualitas data. Dengan cara ini, reward menjadi alat perubahan, bukan lomba angka.
Integrasi lintas layanan: pasar, terminal, PDAM, dan SKPD
Target agar seluruh BUMD dan SKPD mengintegrasikan pembayaran digital membuka peluang “satu kebiasaan untuk banyak layanan”. Warga tidak perlu belajar ulang tiap kali membayar layanan berbeda. Pada sisi pemerintah, integrasi mempercepat rekonsiliasi dan memudahkan pengendalian internal.
Pengalaman integrasi semacam ini juga selaras dengan tren nasional, di mana kota-kota mulai membangun ekosistem pembayaran digital, sebagaimana tergambar pada inisiatif pembayaran digital di Pekanbaru. Intinya, keberhasilan bukan hanya punya QRIS, melainkan kemampuan menyatukan proses dan data.
Jika pengawasan data sudah berjalan, langkah berikutnya adalah memperluas dampak ekonomi: bagaimana transaksi tercatat membantu UMKM, memperkuat akses pembiayaan, dan menciptakan inovasi layanan baru. Itu yang menjadi fokus bagian selanjutnya.
Dampak ekonomi lokal dan inovasi: UMKM, pembiayaan, serta ekosistem digital Makassar
Ketika transaksi elektronik menjadi kebiasaan di pasar, dampaknya tidak berhenti pada retribusi yang lebih rapi. Ada efek ekonomi yang lebih luas: pedagang menjadi lebih “terlihat” oleh sistem keuangan formal. Selama ini, banyak UMKM sulit naik kelas karena catatan penjualan campur aduk, atau karena pemasukan tidak tercermin pada rekening. QRIS dan aplikasi retribusi membantu membentuk jejak aktivitas ekonomi yang konsisten.
Dalam konteks Makassar, hal ini berpotensi menguatkan rantai pasok lokal. Pedagang yang punya rekam transaksi lebih baik dapat lebih mudah mengajukan pembiayaan untuk menambah stok, memperbaiki kios, atau membeli freezer. Di tingkat kebijakan, data agregat dari pasar juga bisa membantu menentukan intervensi: komoditas apa yang perputarannya tinggi, kapan puncak permintaan, dan blok mana yang butuh penataan ulang.
Jejak digital sebagai “modal baru” bagi pedagang
Ambil contoh Rahman, penjual ikan yang biasanya memutar uang tunai harian. Setelah rutin menerima pembayaran digital dari pembeli dan membayar retribusi via QRIS, ia mulai melihat ringkasan transaksi mingguannya. Dari situ, ia sadar hari Jumat selalu ramai. Ia lalu menambah pasokan di hari itu, dan mengurangi di hari sepi. Keputusan kecil berbasis data ini meningkatkan margin tanpa perlu strategi rumit.
Jejak seperti ini juga membuat pembiayaan lebih rasional. Banyak program kredit mikro menilai kelayakan dari kemampuan bayar. Ketika ada data, risiko menurun. Narasi ini sejalan dengan diskusi pembiayaan sektor produktif di daerah lain, misalnya tentang pembiayaan murah untuk petani di Jawa Tengah—beda sektor, tetapi benang merahnya sama: data transaksi memperkuat akses modal.
Inovasi layanan: dari pembayaran ke layanan pelanggan dan analitik pasar
Setelah sistem pembayaran mapan, ruang inovasi terbuka. Misalnya, pengelola pasar dapat membuat fitur tiket antrean layanan kebersihan, pemesanan lapak sementara untuk bazar, atau notifikasi pemeliharaan fasilitas. Bahkan, integrasi dengan kanal aduan bisa membantu merespons keluhan secara terukur: berapa lama penyelesaian, lokasi mana yang paling sering bermasalah, dan jenis masalah apa yang dominan.
Di ekosistem yang lebih luas, pendekatan berbasis teknologi bisa diperkaya dengan layanan percakapan otomatis untuk edukasi pedagang—bukan menggantikan petugas, tetapi meringankan pertanyaan berulang. Tren ini sejalan dengan perkembangan startup AI chatbot di Jakarta yang banyak dipakai untuk layanan pelanggan. Untuk konteks pasar, chatbot bisa menjelaskan cara bayar, cara cek status lunas, atau langkah jika salah nominal.
Menghubungkan pasar dengan daya tarik kota: kuliner, pariwisata, dan ekonomi kreatif
Makassar dikenal dengan kekuatan kulinernya—dari coto hingga pallu basa. Ketika pelaku kuliner tradisional mulai menerima pembayaran digital, wisatawan domestik pun merasa lebih nyaman, karena tidak perlu mencari uang kecil. Kota lain membuktikan bahwa kuliner lokal bisa menjadi magnet ekonomi jika dikelola serius, sebagaimana sorotan pengembangan kuliner lokal di Bandung. Makassar dapat mengambil pelajaran: modernisasi cara bayar tidak menghapus rasa, justru memperluas akses pembeli.
Lebih jauh, ketika pembayaran retribusi pasar tertib, pemda punya ruang fiskal untuk memperbaiki fasilitas: sanitasi, drainase, penerangan, dan area bongkar muat. Dampak akhirnya kembali ke pedagang dan konsumen—pasar lebih nyaman, transaksi lebih ramai, dan kepercayaan tumbuh.
Insight yang perlu dipegang: tanpa uang tunai bukan tujuan akhir, melainkan cara untuk membuat ekonomi rakyat lebih tercatat, lebih dipercaya, dan lebih mudah berkembang—dan dari situlah Makassar bisa melangkah ke inovasi layanan publik berikutnya.
