Pemerintah Sleman kembangkan pariwisata berbasis desa

En bref

• Pemerintah Sleman menempatkan pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal dengan menonjolkan budaya lokal dan potensi pedesaan.
• Kontribusi pariwisata terhadap PAD Sleman pada 2023 mencapai Rp353,45 miliar atau 31,28%, menjadi alasan kuat memperkuat pariwisata desa.
• Pendekatan community-based tourism mendorong warga menjadi pelaku utama, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator dan penjaga mutu.
• Penguatan “empat pilar” di tingkat kalurahan—pemerintah kalurahan, BPKal, BUMKal/BUMDes, dan Pokdarwis—dianggap krusial untuk pariwisata berkelanjutan.
• Studi tiru ke Desa Wisata Tenganan Pegringsingan menjadi contoh cara Sleman belajar mengelola destinasi budaya tanpa kehilangan karakter asli.
• Kasus Hargobinangun di lereng Merapi menunjukkan praktik pengembangan desa melalui BUMDes, klaster UMKM, dan layanan “smart village”.

Sleman beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa geliat perjalanan tidak sekadar urusan tiket masuk dan foto di puncak bukit. Di balik keramaian destinasi wisata, ada strategi yang menuntut ketekunan: menguatkan tata kelola, menyeimbangkan daya dukung lingkungan, dan memastikan warga desa tidak hanya jadi penonton. Data PAD 2023 yang menempatkan sektor pariwisata sebagai penyumbang besar memberi pesan jelas: jika dikelola dengan tepat, arus kunjungan bisa menjadi “mesin” yang menghidupi banyak sektor—dari pertanian, kuliner, kriya, hingga transportasi lokal.

Di lapangan, Pemerintah Sleman mengarahkan fokus pada model berbasis desa: desa bukan tempelan dari paket tur kota, melainkan panggung utama yang menyatukan alam, tradisi, dan inovasi. Bahkan, kerja-kerja teknis seperti klasifikasi desa wisata, pelatihan pengelola, dan penguatan BUMDes menjadi bagian dari cerita besar: bagaimana Sleman menjaga kualitas pengalaman wisata sambil melindungi budaya lokal dan memperluas manfaat bagi keluarga-keluarga di pedesaan.

Strategi Pemerintah Sleman mengembangkan pariwisata berbasis desa sebagai lokomotif ekonomi lokal

Ketika kontribusi sektor pariwisata pada PAD Sleman tahun 2023 tercatat sekitar Rp353,45 miliar atau 31,28% dari total pendapatan daerah, angka itu bukan sekadar statistik. Bagi banyak pelaku lapangan, angka tersebut adalah bukti bahwa kunjungan wisata dapat mengalirkan uang ke warung makan, homestay, jasa pemandu, sampai pengrajin suvenir. Namun angka besar juga membawa tanggung jawab: bagaimana memastikan uang itu tidak hanya berhenti di segelintir titik, melainkan menyebar merata di desa-desa?

Di sinilah pendekatan pariwisata desa menjadi relevan. Alih-alih membangun satu ikon raksasa, model berbasis desa menumbuhkan banyak simpul kecil—tiap desa mengemas keunikan yang berbeda. Misalnya, desa yang kuat di agro bisa menawarkan pengalaman memanen, sementara desa lain menonjolkan jejak sejarah, seni pertunjukan, atau jalur sepeda menyusuri persawahan. Dengan cara itu, risiko penumpukan pengunjung dapat dikurangi, sekaligus membuka peluang pemerataan ekonomi lokal.

Bayangkan tokoh fiktif bernama Raka, pemuda Sleman yang awalnya bekerja serabutan. Ketika desanya mulai serius mengembangkan paket wisata berbasis aktivitas, ia mengambil peran sebagai pemandu “tur kebun” dan belajar membuat konten promosi. Pelan-pelan, penghasilannya stabil, lalu ia mengajak dua tetangga menjadi rekan pemandu. Cerita seperti ini berulang di banyak titik: kesempatan kerja lahir bukan karena pabrik besar, melainkan karena ekosistem layanan kecil yang tumbuh di desa.

Model ini juga menuntut prasyarat dasar: akses yang aman, alur perjalanan yang jelas, dan fasilitas publik yang memadai. Koneksi antardestinasi tidak boleh menjadi titik lemah. Diskusi tentang perbaikan akses jalan misalnya sering muncul dalam forum desa—isu yang juga banyak dibahas di daerah lain seperti pada agenda perbaikan jalan rusak yang menunjukkan betapa infrastruktur memengaruhi kenyamanan perjalanan dan persepsi pengunjung. Dengan infrastruktur yang lebih baik, paket lintas desa menjadi realistis, sehingga wisatawan tinggal lebih lama dan belanja lebih banyak.

Selanjutnya, strategi yang ditekankan Pemerintah Sleman adalah membuat pariwisata “mengakomodir banyak bidang pembangunan”. Artinya, wisata tidak berdiri sendiri. Program kuliner desa bisa ditautkan dengan gerakan ekonomi kreatif—seperti gambaran upaya daerah lain pada penguatan ekonomi kreatif—sementara hasil pertanian lokal diposisikan bukan sekadar komoditas, melainkan pengalaman dan cerita. Ketika wisatawan memetik salak atau melihat proses produksi jamu, mereka membeli karena rasa dan narasi.

Dengan kata lain, kebijakan pariwisata yang kuat adalah kebijakan lintas sektor. Kuncinya bukan hanya “mendatangkan orang”, melainkan menyusun rantai nilai: siapa yang memasok bahan baku, siapa yang mengolah, siapa yang menjual, dan siapa yang memastikan kualitas. Inilah landasan yang membuat Sleman dapat bicara tentang pertumbuhan sekaligus ketahanan, sebuah prasyarat bagi pariwisata berkelanjutan. Insight akhirnya sederhana: pariwisata desa yang berhasil selalu punya peta manfaat yang jelas—siapa menerima apa, dan untuk apa uang itu diputar kembali.

Klasifikasi desa wisata dan standar mutu: cara Sleman menjaga keaslian budaya lokal dan pengalaman destinasi

Ketika sebuah desa mulai ramai, tantangan paling sulit justru menjaga konsistensi. Banyak tempat tampak indah pada tahun pertama, lalu menurun karena pengelolaan tidak rapi, konflik antaraktor, atau janji promosi yang tidak sesuai realita. Karena itu, rencana klasifikasi desa wisata yang pernah didorong pemerintah daerah bukan sekadar “label”; ia adalah instrumen tata kelola. Klasifikasi memaksa pengelola menilai diri sendiri: apa yang benar-benar dimiliki, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana membangun pengalaman wisata yang jujur.

Dalam proses klasifikasi, prinsip yang sering diingatkan adalah ketepatan data. Desa tidak diuntungkan jika melebih-lebihkan jumlah atraksi, kapasitas homestay, atau kesiapan SDM. Wisatawan cepat menangkap ketidaksesuaian antara brosur dan kenyataan. Dampaknya bukan hanya pada penilaian administrasi, tetapi juga reputasi jangka panjang. Di era ulasan digital, satu pengalaman buruk dapat menyebar luas dalam hitungan jam.

Standar mutu dapat diterjemahkan ke hal-hal yang sangat praktis. Misalnya: alur kedatangan bus kecil harus jelas, tempat parkir tertata, toilet bersih, pemandu memahami narasi sejarah desa, dan ada mekanisme menangani keluhan. Bahkan hal sederhana seperti manajemen parkir sering menentukan mood pengunjung. Pembelajaran dari kota lain, misalnya pengaturan zona parkir yang dibahas pada kebijakan zona parkir, dapat menginspirasi desa wisata untuk menetapkan titik drop-off, tarif transparan, dan pembagian hasil yang adil.

Aspek lain yang sering dilupakan adalah pengelolaan arus orang agar tidak mengganggu ritme hidup warga. Jika tur melewati area sakral, jam kunjungan harus disepakati. Jika ada pertunjukan budaya, jadwal latihan dan pementasan perlu menghormati pelaku seni. Di sinilah budaya lokal tidak boleh diperlakukan sebagai dekorasi. Ia adalah identitas. Desa yang berhasil biasanya punya aturan adat atau kesepakatan sosial yang jelas: mana ruang yang bisa diakses publik, mana yang harus dilindungi.

Mutu juga berkaitan dengan kesiapan digital. Banyak desa kini mulai memakai sistem reservasi sederhana, pembayaran nontunai, hingga administrasi daring. Praktik tanda tangan digital yang berkembang di perkotaan—misalnya terlihat pada pemanfaatan tanda tangan digital—memberi gambaran bahwa administrasi bisa dibuat lebih cepat dan akuntabel. Untuk desa wisata, digitalisasi bukan sekadar gaya; ia membantu transparansi laporan, pencatatan transaksi, dan pembagian pendapatan.

Lebih jauh, klasifikasi desa wisata sebaiknya tidak mematikan kreativitas. Standar adalah pagar, bukan penjara. Desa yang unggul justru mampu mengembangkan paket baru tanpa kehilangan karakter: wisata edukasi pertanian, tur cerita rakyat, kelas kerajinan, sampai festival kuliner musiman. Beberapa daerah menonjolkan kuliner sebagai daya tarik ekonomi—seperti praktik baik pada pengembangan kuliner lokal—yang bisa diadaptasi untuk desa-desa di Sleman. Insight penutupnya: klasifikasi yang efektif adalah yang membuat desa semakin jujur pada dirinya sendiri, lalu naik kelas lewat perbaikan nyata, bukan kosmetik.

Jika standar mutu adalah “cara menata rumah”, maka pelajaran lapangan adalah “cara belajar dari tetangga”. Di titik itulah studi tiru menjadi jembatan menuju tema berikutnya.

Studi tiru ke Tenganan Pegringsingan: pembelajaran destinasi budaya untuk pengembangan desa di Sleman

Di awal 2024, rombongan yang terdiri dari perangkat Kapanewon Prambanan, para lurah, dan pelaku wisata melakukan kunjungan belajar ke Desa Wisata Tenganan Pegringsingan di Karangasem, Bali. Kegiatan ini dipandu oleh bidang pengembangan SDM pariwisata, dan diterima langsung oleh pengelola setempat. Pilihan lokasinya bukan kebetulan: Tenganan dikenal sebagai desa Bali Aga—komunitas tua dengan tradisi pra-Majapahit yang masih terjaga. Artinya, ia memiliki pengalaman panjang dalam menjaga keseimbangan antara kunjungan dan kehormatan tradisi.

Apa yang bisa dipetik Sleman dari desa budaya seperti Tenganan? Pertama, mereka menempatkan aturan adat sebagai rambu utama. Kunjungan wisata tidak boleh membongkar inti kehidupan warga. Misalnya, ruang-ruang tertentu memiliki batas akses dan ada kesepakatan mengenai perilaku pengunjung. Pembelajaran ini relevan untuk desa-desa di Sleman yang memiliki situs sejarah, sendang, atau ruang ritual tertentu. Tanpa rambu sosial, destinasi wisata bisa berubah menjadi keramaian yang menggerus makna.

Kedua, Tenganan membuktikan bahwa narasi budaya yang kuat dapat menciptakan nilai tambah. Pengunjung tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli cerita: mengapa motif kain tertentu sakral, mengapa tata ruang desa demikian, mengapa tradisi dilakukan dengan urutan tertentu. Dalam konteks pengembangan desa di Sleman, narasi semacam ini dapat diterapkan pada tradisi lokal—mulai dari cerita petani lereng Merapi, sejarah jalur perdagangan, hingga jejak kesenian rakyat. Tantangannya adalah menyiapkan pemandu yang mampu bercerita secara akurat, hangat, dan tidak menggurui.

Ketiga, studi tiru sering membuka mata tentang pentingnya manajemen kunjungan. Desa budaya yang matang biasanya memiliki alur yang jelas: titik masuk, jalur interpretasi, tempat istirahat, area belanja, dan titik keluar. Alur ini mencegah penumpukan dan memberi rasa “dituntun” tanpa terasa dipaksa. Dalam praktik desa wisata di Sleman, ini dapat diwujudkan dengan papan informasi yang sederhana, peta jalur, serta pemandu yang terjadwal.

Agar pembelajaran tidak berhenti pada foto bersama, desa perlu mengubahnya menjadi rencana kerja. Contohnya, setelah kunjungan, satu kalurahan bisa menyusun “paket budaya” yang menonjolkan pertunjukan tari tradisional di pendopo, dilanjutkan workshop membatik, lalu makan siang dengan menu khas desa. Paket lain mungkin lebih cocok untuk keluarga: jelajah sawah, permainan tradisional, dan kelas membuat jajanan pasar. Pertanyaannya: siapa yang mengkoordinasikan? Siapa yang mengukur kualitas?

Di sini terlihat bahwa “belajar” harus dipasangkan dengan “mengunci komitmen”. Kapanewon dan kalurahan dapat memfasilitasi forum rutin untuk memastikan rencana berjalan dan tidak terjebak euforia. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan tata kelola desa wisata yang menekankan konsistensi. Insight akhirnya: studi tiru yang berhasil bukan yang paling jauh perjalanannya, melainkan yang paling disiplin menurunkan pelajaran menjadi SOP, pelatihan, dan paket yang bisa dijual tanpa mengorbankan budaya lokal.

Setelah bicara tentang pelajaran dari desa budaya, kunci berikutnya adalah mesin penggerak di tingkat desa: siapa melakukan apa, dan bagaimana pembagian peran dijaga. Itulah fokus bagian selanjutnya.

Empat pilar stakeholder desa: fondasi pariwisata berkelanjutan di Sleman

Di banyak tempat, desa wisata tumbang bukan karena kurang potensi, melainkan karena tata kelola tidak solid. Karena itu, gagasan menguatkan sinergi “empat pilar” di tingkat kalurahan menjadi penting untuk Pemerintah Sleman. Empat pilar tersebut mencakup pemerintah kalurahan sebagai pengarah kebijakan, BPKal sebagai pengawas dan penyeimbang, BUMKal/BUMDes sebagai penggerak usaha, serta Pokdarwis sebagai mesin operasional yang dekat dengan layanan harian. Keempatnya harus kompak, karena pariwisata itu ekosistem: sedikit saja yang lemah, rantai layanan langsung terasa pincang.

Agar tidak abstrak, mari gunakan contoh hipotetis Desa “Sido Rahayu” di Sleman. Pemerintah kalurahan menetapkan arah: desa ingin menonjolkan wisata edukasi pertanian dan budaya. BPKal mengawal agar pengeluaran sesuai rencana dan ada ruang aspirasi warga. BUMDes mengelola unit usaha—misalnya tiket paket tur, penyewaan sepeda, dan kios oleh-oleh. Pokdarwis menyiapkan pemandu, jadwal tur, keamanan jalur, dan standar keramahan. Jika salah satu berjalan sendiri, konflik cepat muncul: tarif tidak seragam, promosi tumpang tindih, dan pembagian manfaat menimbulkan iri.

Komitmen bersama juga terkait pembiayaan. Desa wisata membutuhkan investasi awal: pelatihan pemandu, perbaikan sanitasi, papan informasi, serta penataan ruang publik. Alternatif pendanaan bisa beragam, termasuk dana keistimewaan, ADD, atau dukungan aspirasi kebijakan. Yang penting bukan semata besarannya, melainkan mekanisme pengambilan keputusan dan transparansi. Digitalisasi laporan dapat membantu mengurangi kecurigaan, sekaligus mempercepat proses administrasi.

Ada pula aspek pendukung yang sering terlihat remeh namun menentukan: kebersihan, keteraturan, dan akses internet. Desa yang ingin menjual pengalaman “tenang dan rapi” harus punya sistem kebersihan yang bisa diandalkan, terutama saat kunjungan melonjak pada akhir pekan. Praktik pengelolaan sampah di daerah lain dapat menjadi referensi, misalnya pembelajaran dari program pengelolaan sampah, atau contoh lebih dekat yang relevan dengan konteks setempat melalui penguatan pengelolaan sampah organik. Desa wisata yang bersih bukan hanya enak dipandang, tetapi juga menurunkan biaya kesehatan dan menjaga citra.

Di sisi lain, konektivitas digital kini menjadi bagian dari pelayanan. Wisatawan ingin peta lokasi, pembayaran nontunai, dan akses informasi cepat. Program internet publik seperti yang dibahas dalam inisiatif WiFi gratis memberi inspirasi bahwa konektivitas bisa dipikirkan sebagai fasilitas dasar, terutama untuk area pusat informasi dan sentra UMKM. Namun, desa tetap perlu menjaga keseimbangan agar digital tidak menenggelamkan interaksi manusia yang justru menjadi keunggulan pariwisata pedesaan.

Berikut daftar praktik yang biasanya membuat empat pilar bekerja selaras, sekaligus menutup celah konflik:

• Kesepakatan tarif dan paket yang terdokumentasi agar tidak ada “harga ganda” untuk pengunjung.
• SOP layanan (pemandu, homestay, kuliner, keamanan jalur) yang diperbarui minimal per musim liburan.
• Forum warga berkala untuk mendengar keluhan, terutama dari kelompok rentan yang terdampak keramaian.
• Skema bagi hasil BUMDes–Pokdarwis–warga yang transparan, termasuk dana cadangan lingkungan.
• Rencana mitigasi untuk cuaca ekstrem, bencana, dan lonjakan pengunjung.

Intinya, pariwisata berkelanjutan bukan slogan. Ia lahir dari kebiasaan rapat yang disiplin, laporan yang jujur, dan kepemimpinan yang berani menegakkan aturan—bahkan ketika itu tidak populer. Insight akhirnya: empat pilar yang kuat membuat desa wisata tahan terhadap perubahan tren, karena fondasinya bukan sensasi, melainkan tata kelola.

Studi kasus Hargobinangun lereng Merapi: BUMDes, UMKM, smart village, dan dampak ekonomi lokal

Jika berbicara contoh konkret pengembangan desa di Sleman, Hargobinangun di wilayah Pakem sering disebut karena posisinya yang strategis di lereng Merapi dan kedekatannya dengan arus wisata alam. Keunggulan geografis ini bukan otomatis menjadi kesejahteraan; dibutuhkan organisasi ekonomi yang sanggup menangkap peluang. Sejak akhir 2020, desa ini melakukan pemetaan potensi dan membangun BUMDes sebagai tulang punggung perputaran usaha. Langkah ini memberi struktur: siapa mengelola apa, bagaimana pendapatan dicatat, dan bagaimana hasilnya kembali ke program warga.

Dari sisi portofolio, unit usaha pariwisata menjadi “bisnis inti” karena dampaknya cepat dirasakan. Dalam praktiknya, wisata yang dikelola mencakup layanan yang dekat dengan kebutuhan pengunjung: restoran, area berkemah, hingga aktivitas berbasis petualangan. Sementara itu, unit lain berperan sebagai pengelola parkir di beberapa titik yang menjadi magnet kunjungan. Model seperti ini menunjukkan prinsip penting: desa tidak harus memiliki semua atraksi, tetapi bisa mengelola simpul layanan yang membuat pengalaman wisata lebih rapi dan aman.

Yang menarik, Hargobinangun tidak berhenti pada layanan wisata. Mereka menguatkan sektor pendukung seperti pertanian dan pengelolaan sampah. Pendekatan ini realistis: ketika musim kunjungan turun, pendapatan desa tidak langsung jatuh bebas karena masih ada aktivitas ekonomi lain. Bahkan, gagasan pengelolaan sampah berbasis digital—agar persoalan sampah harian tertangani cepat—relevan bagi desa wisata yang bisa menerima ribuan pengunjung pada hari tertentu. Kebersihan menjadi “lisensi sosial” agar warga tetap nyaman menerima tamu.

Dalam konteks UMKM, tantangan klasik adalah usaha berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, klasterisasi menjadi strategi: pelaku kuliner, kerajinan, dan jasa dipetakan, lalu diberi pelatihan agar kualitas dan kemasan naik. Pelajaran dari luar daerah tentang transformasi UMKM juga dapat memperkaya, misalnya gagasan pada digitalisasi UMKM atau pendekatan promosi produk berbasis kanal daring seperti promosi produk digital. Untuk desa wisata, digitalisasi yang paling terasa manfaatnya adalah katalog produk, pemesanan paket, dan pemasaran terpadu saat musim liburan.

Praktik “smart village” juga memberi dimensi baru: layanan administrasi lebih cepat, data pengunjung lebih tertata, dan pelaporan keuangan lebih rapi. Namun, modernisasi tidak boleh menghapus sentuhan personal. Wisatawan datang ke desa untuk merasakan kedekatan: disapa pemilik homestay, diajak ngobrol petani, atau diajari memasak menu tradisional. Teknologi seharusnya bekerja di belakang layar, membuat layanan efisien tanpa membuat desa terasa seperti pusat perbelanjaan.

Contoh kerangka dampak yang bisa ditiru desa-desa lain di Sleman

Untuk membantu desa lain menyusun strategi yang terukur, berikut contoh tabel kerangka dampak yang menghubungkan program, pelaksana, dan manfaat. Tabel ini bisa dipakai saat menyusun rencana tahunan desa wisata agar diskusi tidak berputar pada ide, tetapi berujung pada eksekusi.

Program di desa wisata	Penggerak utama	Manfaat langsung	Indikator sederhana
Paket tur pertanian dan budaya	Pokdarwis + kelompok tani	Lapangan kerja pemandu dan pemasok konsumsi	Jumlah paket terjual per bulan, ulasan pengunjung
Sentra kuliner berbahan lokal	UMKM + BUMDes	Nilai tambah hasil panen, identitas rasa desa	Peningkatan omzet, jumlah menu berbahan desa
Pengelolaan sampah terintegrasi	Kalurahan + BUMDes	Desa lebih bersih, biaya kesehatan turun	Volume sampah terolah, keluhan kebersihan
Digitalisasi reservasi dan pembayaran	BUMDes + admin desa	Transparansi, layanan lebih cepat	Waktu layanan, laporan transaksi bulanan

Pada akhirnya, kisah Hargobinangun menegaskan satu hal: desa wisata yang kuat selalu memikirkan “mesin” ekonomi di balik layar—BUMDes yang disiplin, UMKM yang terklaster, dan layanan publik yang modern. Ketika mesin itu berjalan, pariwisata desa tidak lagi sekadar ramai pada akhir pekan, melainkan menjadi pengungkit kesejahteraan yang terasa dari rumah ke rumah. Insight penutupnya: Merapi memberi lanskap, tetapi tata kelola memberi masa depan.