En bref
- Surabaya semakin serius dorong partisipasi warga agar penataan ruang publik tidak berhenti di gambar rencana, tetapi terasa di trotoar, taman, dan kampung.
- Perdebatan terbesar ada pada hak publik atas trotoar: siapa yang boleh hadir, beraktivitas, dan mencari nafkah tanpa mengganggu keselamatan pejalan kaki.
- Dalam kerangka smart city, pengawasan dan penertiban bisa meningkatkan ketertiban, namun berisiko memunculkan eksklusi jika suara komunitas rentan tidak masuk desain.
- Studi kasus Tunjungan dan Kupang Mulyo menunjukkan bagaimana kebijakan fisik dan penegakan aturan dapat mengubah pola ekonomi informal serta relasi kuasa di jalan.
- Ruang publik yang sehat butuh kombinasi: forum warga, data pengaduan, proyek percontohan, dan evaluasi—bukan sekadar proyek estetika.
Di Surabaya, pembicaraan tentang pengembangan kota belakangan semakin sering dimulai dari hal-hal yang terlihat sepele: lebar trotoar, akses kursi roda, pohon peneduh, atau tempat duduk di tepi taman. Namun, di balik detail itu, ada pertaruhan besar tentang hak warga atas kota—siapa yang merasa memiliki ruang bersama, siapa yang diajak merencanakan, dan siapa yang hanya menerima keputusan jadi. Pemerintah kota berupaya dorong keterlibatan masyarakat melalui forum kampung, kanal pengaduan digital, dan proyek penataan di beberapa titik strategis. Bersamaan dengan itu, logika perencanaan kota modern—yang sering dibungkus istilah “kota cerdas”—mendorong standardisasi: trotoar harus bersih, arus pejalan kaki lancar, dan ruang terbuka terukur. Di sinilah ketegangan muncul, terutama saat ruang yang sama juga menjadi tempat ekonomi informal bekerja, komunitas berinteraksi, bahkan warga menegosiasikan identitasnya. Apakah kota yang nyaman harus selalu berarti tanpa aktivitas nonformal di pinggir jalan? Atau justru kota yang adil adalah kota yang mampu mengatur ruang agar semua bisa hadir dengan aman dan bermartabat?
Surabaya dorong partisipasi warga: dari aspirasi kampung ke desain penataan ruang publik kota
Upaya Surabaya untuk dorong partisipasi warga tidak bisa dipahami hanya sebagai kegiatan seremonial. Dalam praktiknya, keterlibatan warga menjadi mekanisme untuk menguji apakah penataan ruang publik benar-benar menjawab kebutuhan sehari-hari: jalur aman menuju sekolah, koneksi antarkampung, hingga ruang bermain yang tidak “mengusir” remaja karena dianggap berisik. Di banyak kelurahan, pola partisipasi yang paling efektif justru muncul lewat pertemuan kecil: obrolan RT, diskusi karang taruna, dan musyawarah ibu-ibu yang memetakan titik rawan genangan atau lampu jalan yang mati. Dari sini, perencanaan kota menjadi lebih konkret dan terukur.
Ambil contoh tokoh fiktif bernama Rani, pengurus komunitas pegiat jalan kaki di Surabaya Barat. Rani sering mengumpulkan foto trotoar yang tersumbat pot tanaman besar, parkir motor, atau papan reklame. Ia bukan menolak estetika, melainkan menuntut konsistensi: jika kota mengampanyekan jalan kaki dan transportasi publik, mengapa rute ke halte masih membuat pejalan kaki “turun-naik” ke badan jalan? Dalam forum warga, Rani mengusulkan uji coba “hari audit trotoar” bersama dinas terkait: warga berjalan bersama, mencatat hambatan, lalu menyepakati prioritas perbaikan. Model sederhana ini memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak harus rumit, tetapi harus punya tindak lanjut.
Surabaya juga bisa belajar dari kota lain yang memperkuat kanal suara publik. Misalnya, referensi tentang sistem pengaduan digital di praktik aplikasi pengaduan di Medan menunjukkan bagaimana laporan warga dapat menjadi data prioritas perbaikan layanan. Jika diterapkan disiplin di Surabaya, data pengaduan dapat dipetakan menjadi “peta sakit” ruang publik: titik trotoar putus, zebra cross pudar, penerangan minim, atau ruang terbuka yang rawan konflik penggunaan.
Namun, partisipasi tidak otomatis inklusif. Dalam pengembangan kota, sering terjadi “partisipasi yang berat sebelah”: warga yang punya waktu, akses, dan kemampuan bicara lebih terdengar dibanding buruh harian, lansia, difabel, atau pedagang kecil. Maka prosesnya perlu berlapis: forum tatap muka, survei singkat di jam fleksibel, serta pendampingan agar kelompok rentan bisa menyampaikan kebutuhan tanpa takut disalahkan. Perspektif inklusi bisa diperkuat dengan merujuk contoh praktik dukungan aksesibilitas, seperti yang dibahas dalam program inklusi difabel di Manado, lalu diterjemahkan ke detail penataan: guiding block yang tidak terputus, ramp yang tidak terlalu curam, dan ruang duduk berkala.
Di Surabaya, gagasan ruang publik juga terkait dengan kebiasaan lokal: budaya srawung, nongkrong, dan aktivitas komunitas kampung. Karena itu, ruang terbuka yang baik bukan hanya yang rapi di foto, tetapi yang mampu menampung kebersamaan tanpa membuat warga “merasa diawasi” berlebihan. Partisipasi warga yang sehat adalah yang memberi rasa kepemilikan: ketika warga ikut memilih desain bangku, menentukan lokasi tempat sampah, atau mengatur jadwal bersih-bersih bersama, ruang publik menjadi bagian dari identitas kampung. Insight pentingnya: partisipasi yang bermakna selalu berakhir pada keputusan yang bisa diuji di lapangan, bukan berhenti di notulen rapat.
Hak publik atas trotoar Surabaya: kontestasi ruang, PKL, dan makna “kota tertib”
Trotoar sering dianggap elemen teknis, padahal ia adalah panggung sosial. Di kota besar, ruang ini memperlihatkan relasi kuasa: siapa yang berhak berada di situ, aktivitas apa yang dianggap sah, dan bagaimana negara mengatur tubuh warga—melalui pagar, pot, bollard, hingga patroli. Dalam kajian ruang, trotoar bisa dibaca sebagai tempat kontestasi politik keseharian: warga berpapasan, berdagang, berkampanye, mengamen, atau sekadar duduk menunggu. Ketika Surabaya menata trotoar sebagai bagian dari citra kota modern, pertanyaan yang muncul: apakah semua warga memperoleh manfaat yang seimbang?
Perubahan di kawasan ikonik seperti Tunjungan sering dijadikan contoh keberhasilan penataan. Pelebaran trotoar, perapihan furnitur jalan, dan penertiban aktivitas yang dianggap mengganggu membuat pengalaman berjalan kaki meningkat. Tetapi dampaknya tidak netral. Ketika ruang menjadi lebih “bersih” dan “teratur”, aktivitas ekonomi informal yang sebelumnya bertahan di tepi jalan kehilangan tempat. Di satu sisi, pejalan kaki lebih aman dan nyaman. Di sisi lain, sebagian pencari nafkah harus pindah, beradaptasi, atau tersisih dari pusat keramaian yang justru memberi penghasilan.
Contoh lain yang kerap memantik perdebatan adalah kasus pemanfaatan fasilitas publik untuk berdagang di area permukiman seperti Kupang Mulyo I, Sukomanunggal—misalnya menempati bangunan di atas saluran. Penertiban bisa dipahami sebagai upaya mengembalikan fungsi saluran dan mencegah banjir, namun bagi pedagang, tindakan itu terasa sebagai pemutusan mata pencaharian. Ketika konflik seperti ini sampai ke DPRD, publik melihat bahwa penataan ruang publik bukan sekadar urusan dinas, melainkan negosiasi sosial yang menyentuh martabat.
Dari sisi regulasi, Surabaya memiliki kerangka yang mengatur lokasi dan penyediaan ruang bagi PKL, termasuk ketentuan yang mengarahkan pedagang agar tidak memakai trotoar tertentu. Masalahnya, regulasi sering lebih cepat menilai “pelanggaran” dibanding menyediakan alternatif yang realistis. Jika relokasi tidak dekat arus pembeli, pendapatan turun. Jika biaya sewa lapak tinggi, pedagang kembali ke ruang lama. Maka konflik berulang, dan trotoar menjadi ruang paradoks: disebut ruang publik, tetapi aksesnya selektif—beberapa aktivitas ditoleransi (misalnya parkir sesaat atau menaruh barang), sementara berdagang dianggap ancaman utama.
Untuk mengurai kerumitan, Surabaya dapat menerapkan pendekatan berbasis data dan empati: mengklasifikasi trotoar berdasarkan fungsi (koridor utama, sekitar sekolah, kawasan wisata, permukiman), lalu merancang aturan berbeda. Kota-kota lain memberi inspirasi dalam mengelola dampak lingkungan dan kebersihan sebagai bagian dari ruang jalan. Misalnya, pembelajaran dari inisiatif pengelolaan sampah di Palembang relevan untuk memastikan trotoar yang ramai aktivitas tetap bersih melalui skema tanggung jawab bersama, bukan hanya razia.
Dalam kerangka hak atas kota, kuncinya bukan memilih antara “trotoar untuk pejalan kaki” atau “trotoar untuk pedagang”, melainkan merancang tata kelola yang mengurangi risiko: jalur utama harus bebas hambatan, namun kota bisa menyiapkan kantong-kantong usaha mikro di dekat arus pejalan kaki, jam operasional tertentu, serta standar kebersihan yang jelas. Pada akhirnya, ukuran kota tertib bukan seberapa sering penertiban dilakukan, melainkan seberapa sedikit konflik yang tersisa karena desain dan aturan sudah adil sejak awal. Insight penutupnya: trotoar yang berkeadilan adalah trotoar yang aman tanpa menghapus kehidupan.
Untuk memperjelas opsi kebijakan yang sering diperdebatkan, berikut gambaran komparatif yang bisa dipakai dalam diskusi warga dan pemkot.
Isu di Ruang Publik |
Risiko jika hanya mengandalkan penertiban |
Alternatif berbasis partisipasi warga |
Indikator keberhasilan |
|---|---|---|---|
Trotoar terhalang aktivitas non-pejalan kaki |
Konflik berulang, perpindahan masalah ke titik lain |
Pemetaan jalur prioritas, desain kantong usaha mikro, jam operasional |
Arus pejalan kaki lancar dan keluhan turun |
PKL kehilangan akses pasar |
Pengangguran terselubung, pendapatan turun, resistensi sosial |
Kurasi lokasi dagang dekat keramaian, skema retribusi transparan |
Pendapatan stabil dan kepatuhan naik |
Kebersihan ruang terbuka menurun |
Biaya kebersihan membengkak, stigma “kumuh” pada komunitas |
Kesepakatan komunitas, titik sampah terukur, edukasi rutin |
Volume sampah liar menurun |
Akses difabel terputus |
Eksklusi, ruang publik hanya “ramah” bagi sebagian orang |
Audit aksesibilitas bersama, standar guiding block dan ramp |
Rute aman berkesinambungan |
Perencanaan kota dan smart city Surabaya: pengawasan, data, dan risiko ruang publik yang makin eksklusif
Konsep smart city sering dijanjikan sebagai cara mengelola kota dengan lebih efisien: sensor kualitas udara, pemantauan lampu jalan, aplikasi pengaduan, hingga kamera pengawasan. Di Surabaya, pendekatan ini dapat membantu penanganan masalah yang selama ini menguras energi—misalnya parkir liar di trotoar, pembuangan sampah sembarangan, atau bangunan yang melanggar sempadan. Namun, ada sisi lain yang perlu dibicarakan secara jujur: ketika ruang publik semakin dipenuhi perangkat kontrol, warga bisa merasa ruang bersama berubah menjadi ruang subordinasi—diatur untuk memenuhi kepentingan “keteraturan” versi kelompok dominan.
Di titik ini, peran arsitek dan pembuat kebijakan menjadi sangat menentukan. Desain bukan sekadar estetika, melainkan instrumen yang mengarahkan perilaku: bangku yang dipasang sekat agar orang tidak bisa tidur, pot besar untuk mencegah motor naik trotoar, atau pagar yang membatasi akses ke area tertentu. Secara fungsional, itu bisa dianggap solusi. Secara sosial, desain juga bisa menjadi cara halus untuk menyingkirkan kelompok tertentu tanpa menyebutnya secara langsung. Dalam bahasa sederhana: ruangnya publik, tapi rasa memilikinya tidak merata.
Bagaimana menjaga keseimbangan? Salah satunya dengan memastikan data smart city tidak hanya dipakai untuk menindak, tetapi juga untuk melayani. Laporan warga seharusnya memicu perbaikan cepat, bukan sekadar menambah daftar pelanggaran. Pembelajaran lintas kota bisa menambah perspektif. Contoh tentang akses internet publik seperti program WiFi gratis di Jakarta Barat menunjukkan bahwa teknologi dapat memperluas akses—misalnya, warga bisa mengisi survei desain taman atau melaporkan lampu rusak tanpa biaya data besar. Untuk Surabaya, akses semacam ini bisa ditempatkan di balai RW, taman kota, atau rumah kreatif agar partisipasi warga tidak hanya milik mereka yang punya paket internet.
Pengawasan bangunan juga berkaitan erat dengan kualitas ruang publik. Jika bangunan melanggar garis sepadan, menutup drainase, atau menguasai ruang tepi jalan, trotoar dan saluran air menjadi korban. Kota-kota lain memperlihatkan pentingnya konsistensi, misalnya melalui contoh kebijakan pengawasan bangunan di Jakarta Utara. Surabaya dapat mengadopsi prinsip yang sama: transparansi izin, kanal pelaporan yang mudah, dan tindak lanjut yang terukur. Dengan begitu, warga tidak merasa aturan hanya tajam ke yang kecil.
Smart city juga perlu menyentuh hal mendasar: drainase, kebersihan, dan ruang hijau. Data sensor dan aplikasi tidak akan berarti jika banjir rutin memutus akses pejalan kaki atau taman menjadi panas karena minim naungan. Rujukan tentang perbaikan drainase di Surakarta relevan untuk menekankan bahwa infrastruktur “tidak terlihat” justru menentukan kenyamanan ruang publik yang terlihat. Begitu pula contoh penguatan ruang terbuka hijau di Bandung yang menegaskan pentingnya pepohonan dan konektivitas taman sebagai penyeimbang beton.
Pada akhirnya, smart city yang matang adalah smart city yang mendengar. Teknologi harus memperlebar ruang dialog, bukan menggantinya. Ketika Surabaya merancang sistem pengawasan, kota perlu bertanya: apakah ini membuat warga lebih aman, atau hanya membuat sebagian orang merasa diawasi? Insight kuncinya: kecerdasan kota diukur dari kemampuan merawat keadilan, bukan sekadar merapikan ruang.
Strategi kolaborasi komunitas Surabaya: dari permainan desain hingga proyek nyata ruang terbuka
Jika partisipasi hanya berupa rapat, warga mudah lelah. Karena itu, Surabaya perlu memperbanyak bentuk kolaborasi yang “terasa hasilnya” dan memberi pengalaman langsung. Salah satu pendekatan yang menarik adalah penggunaan metode kreatif untuk membantu warga membayangkan ruang—misalnya lewat simulasi sederhana, maket, atau permainan berbasis blok yang memungkinkan anak muda ikut merancang. Metode ini membantu mengurangi jarak antara bahasa teknis perencana dan bahasa harian warga. Ketika orang bisa “melihat” rencana, mereka lebih berani memberi masukan: jalur sepeda terlalu dekat pintu sekolah, taman butuh area teduh, atau tempat duduk sebaiknya menghadap lapangan agar orang tua bisa mengawasi anak.
Di Surabaya, proyek nyata di beberapa kampung strategis menunjukkan bagaimana ruang publik dapat dipulihkan tanpa menghapus karakter lokal. Warga biasanya tidak meminta desain mewah; mereka meminta fungsi: penerangan, akses air, tempat buang sampah yang tidak bau, dan ruang berkumpul yang aman. Ini sejalan dengan dinamika kota besar yang mengalami pergeseran ekonomi: ruang publik bukan hanya “etalase”, tetapi tempat budaya dan sosial bertemu. Ketika kampung memperoleh ruang terbuka yang layak, aktivitas komunitas seperti latihan musik, kelas kerajinan, atau bazar kecil dapat berlangsung tanpa mengganggu jalan.
Inspirasi penguatan aktivitas komunitas juga bisa dipetik dari program kota lain. Misalnya, contoh kelas kerajinan di Cirebon memperlihatkan bagaimana ruang komunal dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif skala mikro. Surabaya bisa meniru polanya untuk mengisi taman dan balai warga: jadwal pelatihan rutin, pameran mingguan, dan kurasi produk lokal. Ketika ruang publik diisi kegiatan positif, isu keamanan biasanya menurun karena ada “mata sosial” yang hadir alami.
Kolaborasi juga tidak selalu harus bertema ekonomi. Kegiatan budaya membantu warga merasa terhubung dan bangga pada lingkungannya. Rujukan tentang kegiatan budaya etnis di Batam memberi gambaran bagaimana ruang bersama dapat menjadi panggung keberagaman. Di Surabaya, hal ini relevan untuk memperkuat toleransi di ruang terbuka—mengurangi kecenderungan “mengusir” kelompok tertentu hanya karena berbeda gaya berpakaian atau cara berkumpul. Bukankah ruang publik yang sehat memang ruang yang mampu menampung perbedaan?
Agar kolaborasi tidak berhenti di event, perlu mekanisme operasi harian. Berikut daftar langkah yang lazim dipakai kota-kota yang berhasil merawat ruang publik bersama warganya:
- Pemetaan kebutuhan berbasis jalan kaki bersama warga (audit rute sekolah, rute pasar, rute halte).
- Proyek percontohan cepat (cat marka penyeberangan, bangku modular, peneduh sementara) sebelum pembangunan permanen.
- Perjanjian perawatan antara pemkot dan komunitas (jadwal bersih-bersih, adopsi pohon, pengawasan informal).
- Skema aktivitas rutin (kelas olahraga, pasar murah, panggung seni) agar ruang terbuka tidak kosong dan rawan.
- Evaluasi terbuka setiap 3–6 bulan: keluhan, data kebersihan, akses difabel, dan rasa aman.
Kolaborasi yang terstruktur seperti ini juga memperkuat legitimasi kebijakan. Saat muncul penertiban, warga bisa melihat konteksnya: bukan sekadar memindahkan masalah, tetapi mengarahkan pada solusi yang disepakati. Insight penutupnya: ruang publik yang hidup adalah ruang publik yang diprogram bersama, bukan hanya dibangun.
Mengukur keberhasilan penataan ruang publik Surabaya: indikator sosial, ekonomi informal, dan keberlanjutan ruang terbuka
Keberhasilan penataan ruang publik sering dinilai dari tampilan: apakah trotoar rata, taman hijau, lampu menyala. Padahal, indikator terpenting justru sosial: apakah warga merasa aman, apakah ruang dapat diakses semua orang, dan apakah konflik penggunaan menurun. Di Surabaya, mengukur keberhasilan berarti memadukan indikator fisik dengan indikator pengalaman. Misalnya, bukan hanya menghitung panjang trotoar yang diperlebar, tetapi juga menghitung “waktu tempuh nyaman” untuk lansia dari rumah ke warung, atau jumlah titik akses kursi roda yang tidak terputus.
Dimensi ekonomi informal juga perlu masuk indikator. Jika proyek penataan membuat area menjadi tertib tetapi mematikan nafkah ratusan keluarga, kota akan menuai masalah sosial baru. Di sinilah pentingnya skema transisi: penyediaan sentra PKL yang dekat arus orang, biaya yang transparan, serta kurasi jenis dagangan agar tidak memicu kepadatan. Kota bisa menggunakan pendekatan bertahap: uji coba zona kuliner pada jam tertentu, lalu evaluasi dampak kebersihan dan lalu lintas. Dengan cara ini, Surabaya tidak terjebak pada logika “bersih berarti mengusir”, melainkan “rapi berarti mengatur”.
Indikator keberlanjutan ruang terbuka juga tidak boleh dilupakan. Pepohonan, resapan air, dan drainase menentukan kualitas ruang publik di musim hujan maupun kemarau. Kegiatan seperti penanaman pohon dan adopsi taman dapat memperkuat rasa memiliki. Contoh dari program penanaman pohon di Pekanbaru relevan sebagai model pelibatan warga yang mudah direplikasi: warga menanam, memberi label, lalu memantau pertumbuhan. Untuk Surabaya, model ini bisa dipadukan dengan sekolah-sekolah agar edukasi lingkungan masuk praktik harian.
Isu kebersihan dan air juga bagian dari kualitas ruang publik. Taman yang indah akan cepat rusak jika saluran mampet dan tempat sampah tidak memadai. Pembelajaran dari program kebersihan di Bogor bisa membantu Surabaya merancang pola gotong royong yang konsisten, bukan musiman. Sementara itu, perspektif edukasi air bersih seperti dalam edukasi kebersihan air di Kupang dapat menguatkan kampanye perilaku, misalnya larangan membuang minyak atau sampah ke selokan yang akhirnya merusak trotoar dan taman.
Untuk membuat pengukuran lebih “terasa”, Surabaya bisa menerapkan dashboard indikator yang diumumkan di balai RW dan kanal digital: indeks kenyamanan pejalan kaki, indeks aksesibilitas difabel, indeks kebersihan, serta indeks kepuasan warga. Dashboard ini harus mudah dibaca, sehingga warga memahami capaian dan bisa menagih perbaikan. Pada level mikro, kisah Rani dan komunitasnya bisa menjadi contoh: mereka tidak hanya mengkritik, tetapi ikut mengukur—menghitung titik trotoar terputus, memetakan lokasi parkir liar, dan mencatat jam ramai. Ketika data warga bertemu data pemerintah, keputusan menjadi lebih kuat dan sulit dipelintir.
Mengukur juga berarti berani mengakui trade-off. Kadang, menambah bollard meningkatkan keselamatan tetapi mengurangi ruang gerak kursi roda jika pemasangannya salah. Kadang, menutup akses PKL di satu koridor memperlancar arus, tetapi memindahkan kepadatan ke gang kecil. Dengan indikator yang transparan, kota bisa memperbaiki desain tanpa drama politik. Insight akhirnya: keberhasilan ruang publik bukan sekadar selesai dibangun, melainkan terus diuji lewat pengalaman warga setiap hari.
