- Pemerintah Surabaya memperketat koordinasi sekolah dan pencegahan perundungan setelah munculnya perhatian publik atas kasus kekerasan di luar daerah.
- Fokus utama diarahkan pada transisi SD ke SMP agar siswa berani menolak perundungan sejak hari-hari pertama bersekolah.
- Dispendik menyiapkan siswa terpilih dari OSIS/ORPES untuk menjadi fasilitator dan agen perubahan di lingkungan sekolah.
- Materi pelatihan menekankan perilaku digital sehat, toleransi lintas identitas, gotong royong, dan perlindungan pelajar berbasis hak anak.
- Guru semua mata pelajaran didorong lebih peka pada perubahan perilaku siswa, bukan hanya mengandalkan BK.
Di Surabaya, isu perundungan tidak lagi dibaca sebagai “kenakalan biasa” yang akan hilang sendiri. Rangkaian peristiwa kekerasan di sekolah—termasuk kabar tragedi di Jakarta Utara yang diduga berkelindan dengan pengalaman bullying—memantik refleksi serius: bagaimana sekolah bisa menjadi ruang aman ketika tekanan sosial, konten digital, dan relasi kuasa antarsiswa makin kompleks? Di titik itulah edukasi menjadi kata kunci. Pemerintah kota menilai bahwa membangun budaya saling menghormati jauh lebih efektif daripada sekadar menghukum setelah kejadian. Karena dampaknya bukan hanya luka fisik, melainkan trauma yang membentuk cara anak memandang diri sendiri, teman, bahkan masa depan.
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa kekerasan di sekolah berisiko menanam “benih dendam” pada korban, sekaligus mematikan empati pada pelaku. Arahnya jelas: Surabaya harus memperkuat kebijakan anti-perundungan di tingkat SMP melalui pengawasan, pembinaan karakter, dan penguatan solidaritas lintas agama maupun etnis. Sejalan dengan itu, Dinas Pendidikan memperluas peran siswa sebagai pemimpin sebaya, mengajak lintas OPD, dan memperbaiki cara guru mendeteksi sinyal dini. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan sistemik, sekolah diharapkan menjadi tempat belajar yang benar-benar memerdekakan—bukan arena intimidasi.
Pemerintah Surabaya memperketat edukasi anti-perundungan di SMP: dari respons krisis menuju kebijakan harian
Langkah Pemerintah Surabaya untuk memperkuat edukasi anti-perundungan di SMP dapat dibaca sebagai perubahan cara pandang: dari penanganan kasus menjadi pencegahan yang melekat dalam rutinitas pendidikan. Pemkot tidak menunggu angka laporan membengkak, tetapi memosisikan perundungan sebagai ancaman nyata bagi keselamatan psikologis. Dalam sejumlah pertemuan koordinasi, wali kota menekankan bahwa sekolah harus aktif menutup celah kekerasan—mulai dari pengawasan area rawan (koridor, kantin, toilet) sampai prosedur respons cepat saat ada indikasi ancaman.
Yang membedakan pendekatan ini adalah penekanan pada toleransi dan persatuan. Bukan sekadar slogan upacara, tetapi menjadi tema kegiatan yang “menyatukan” anak-anak dari berbagai latar. Contohnya, sekolah didorong membuat agenda lintas kelas dan lintas kelompok pertemanan yang biasanya tidak saling berinteraksi. Kegiatan ini bisa berupa proyek kolaboratif, pentas budaya, olahraga antarkelas, atau kerja bakti yang disusun sedemikian rupa agar anak belajar bekerja dengan teman yang berbeda kebiasaan dan identitas. Ketika ruang pertemanan meluas, peluang “mengucilkan” satu anak karena dianggap tidak cocok pun menyempit.
Dalam praktiknya, penguatan ini juga terkait erat dengan kesehatan mental. Surabaya melihat bahwa kesadaran sosial harus dibangun bersamaan dengan literasi emosi: anak perlu bisa menamai perasaan, mengenali batas aman, dan tahu ke mana meminta bantuan. Banyak daerah menguatkan isu ini melalui kampanye kesehatan mental, dan pembelajaran lintas kota dapat menjadi referensi—misalnya dengan melihat bagaimana wacana publik disusun dalam liputan kampanye kesehatan mental di Bandung untuk menormalisasi perilaku mencari pertolongan tanpa stigma. Di Surabaya, pendekatan semacam itu relevan untuk membangun keberanian melapor tanpa takut dicap “pengadu”.
Untuk memperjelas arah kebijakan di tingkat sekolah, berikut contoh kerangka kerja yang dapat diadopsi SMP saat menerjemahkan instruksi pemkot menjadi rutinitas nyata:
Area Intervensi |
Contoh Praktik di SMP |
Indikator Keberhasilan |
|---|---|---|
Pengawasan lingkungan sekolah |
Pemetaan titik rawan; jadwal guru piket; patroli ramah oleh tim siswa |
Jumlah insiden di area rawan menurun; siswa merasa aman saat istirahat |
Edukasi karakter dan toleransi |
Proyek lintas kelas; diskusi kelas tentang empati; latihan “menolak ikut-ikutan” |
Lebih banyak kolaborasi lintas kelompok; konflik cepat dimediasi |
Perlindungan pelajar & pelaporan |
Kanal pengaduan; wali kelas proaktif; alur pendampingan korban |
Laporan meningkat di awal (tanda percaya), lalu stabil; penyelesaian cepat |
Pencegahan perundungan digital |
Literasi media sosial; simulasi chat yang sehat; etika membuat konten |
Penurunan konflik berbasis grup chat; jejak digital lebih bertanggung jawab |
Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa kampanye anti-bullying yang efektif bukan sekadar poster, melainkan sistem yang punya ritme: ada pencegahan, ada deteksi, ada respons, dan ada pemulihan. Ketika ritme ini konsisten, budaya sekolah berubah pelan-pelan, dan anak belajar bahwa “berani” itu bukan hanya melawan, tetapi juga melindungi teman. Insight akhirnya: kebijakan yang kuat selalu kalah jika tidak diwujudkan menjadi kebiasaan kecil setiap hari.
Strategi Dispendik: mencetak fasilitator sebaya untuk memperluas pencegahan perundungan di lingkungan sekolah
Di banyak sekolah, beban penanganan perundungan sering jatuh ke guru BK. Surabaya mencoba memutus pola itu dengan strategi yang lebih menyebar: menyiapkan siswa terpilih sebagai fasilitator sebaya dan agen perubahan. Kepala Dispendik menyampaikan bahwa setelah ujian tengah semester dan menjelang liburan, perwakilan siswa seperti pengurus OSIS, unsur ORPES, serta tim pemantau dikumpulkan. Mereka tidak sekadar diberi arahan singkat, tetapi dibekali intensif agar mampu memimpin aktivitas pencegahan di sekolah masing-masing.
Kenapa pendekatan ini penting? Karena di SMP, banyak dinamika terjadi di ruang yang tidak selalu terjangkau guru: obrolan di grup chat, candaan di pojok lapangan, atau kode-kode ejekan yang terdengar “biasa” bagi pelaku tetapi melukai korban. Fasilitator sebaya punya akses sosial yang lebih dekat. Mereka bisa membaca perubahan suasana pertemanan, menangkap rumor sebelum menjadi intimidasi, dan mengajak teman untuk menghentikan perilaku yang mengarah pada kekerasan. Namun kuncinya ada pada pelatihan yang serius, supaya peran ini tidak berubah menjadi “polisi kecil” yang justru memicu konflik baru.
Materi pelatihan yang ditekankan Surabaya mencakup perilaku digital sehat, toleransi, gotong royong, serta pemahaman mendalam tentang 10 prinsip hak anak. Pada tahap praktik, fasilitator perlu dilatih untuk melakukan percakapan yang aman: bertanya tanpa menghakimi, memastikan kerahasiaan, dan mengantar korban ke bantuan orang dewasa yang tepat. Mereka juga perlu memahami batas peran—misalnya tidak melakukan mediasi jika ada ancaman fisik, melainkan segera mengeskalasi ke guru dan sekolah.
Agar program ini hidup di keseharian, sekolah bisa menurunkan pelatihan menjadi aktivitas sederhana yang rutin. Contohnya, fasilitator mengadakan “cek suasana kelas” lima menit setiap pekan, atau sesi diskusi singkat tentang etika berkomentar di media sosial. Mereka juga bisa menginisiasi gerakan “teman pendamping” bagi siswa baru yang tampak kesulitan beradaptasi. Di sinilah kesadaran sosial dibentuk lewat tindakan yang bisa dirasakan langsung, bukan sekadar teori.
Contoh alur kerja fasilitator sebaya dari deteksi hingga pendampingan
Bayangkan seorang siswa kelas VII bernama Raka (tokoh fiktif) yang baru pindah sekolah. Ia mendadak sering duduk sendiri dan tidak mau ikut olahraga. Fasilitator sebaya yang jeli tidak langsung menuduh ada perundungan, tetapi memulai dengan percakapan ringan. Jika Raka memberi sinyal takut membuka ponsel karena grup kelas sering mengolok-oloknya, fasilitator dapat mengambil langkah bertahap: mengajak Raka menyimpan bukti chat, lalu menemani bertemu wali kelas atau tim sekolah yang ditunjuk. Dengan pendampingan seperti itu, korban merasa tidak sendirian.
Dalam proses ini, fasilitator juga belajar bahwa “menolong” bukan berarti mempermalukan pelaku di depan kelas. Pendekatan yang dianjurkan adalah memisahkan perilaku dari identitas: yang salah adalah tindakannya, bukan label “anak nakal”. Jika memungkinkan, sekolah melakukan restoratif: pelaku memahami dampak, meminta maaf secara bertanggung jawab, dan menjalani konsekuensi yang mendidik. Insight akhirnya: ketika siswa diberi peran yang benar dan dukungan yang cukup, perlindungan pelajar menjadi gerakan kolektif, bukan tugas satu orang.
Untuk memperkaya perspektif visual dan memudahkan sekolah mencari contoh materi, banyak pendidik juga memanfaatkan sumber video. Topik seperti komunikasi empatik dan anti-bullying berbasis sekolah bisa ditelusuri lewat konten berikut.
Peran guru non-BK: pengawasan, empati, dan respons cepat dalam pendidikan anti-perundungan
Surabaya menegaskan bahwa “guru tidak hanya mengajar”. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi implikasinya besar: semua guru—Matematika, IPA, PJOK, Seni, hingga guru agama—memiliki peran dalam pencegahan perundungan. Alasannya jelas. Banyak korban tidak akan datang ke ruang BK pada awal masalah. Mereka justru menunjukkan sinyal di kelas: menurun drastis prestasi, takut presentasi, gampang kaget saat dipanggil, atau mendadak tidak mau bergaul. Jika guru mata pelajaran peka, mereka bisa menjadi pintu pertama pertolongan.
Pendekatan yang ditekankan adalah empati dan proaktivitas. Guru diminta tidak menafsirkan “diam” sebagai sikap malas atau pembangkangan. Sikap tertutup dapat mengindikasikan tekanan, konflik keluarga, masalah kesehatan, atau intimidasi dari teman sebaya. Dengan bertanya secara pribadi dan menghormati batas anak, guru dapat memetakan risiko lebih awal. Di banyak kasus, pencegahan berhasil bukan karena ada hukuman keras, melainkan karena ada orang dewasa yang cepat melihat perubahan kecil dan menanganinya sebelum menjadi besar.
Di tingkat SMP, tantangan lain adalah budaya bercanda yang sering menyepelekan hinaan. Misalnya, ejekan soal fisik atau status ekonomi dianggap “guyonan”. Padahal, jika dilakukan berulang, itu memenuhi pola perundungan: ada ketidakseimbangan kuasa, ada pengulangan, dan ada dampak pada korban. Guru perlu membangun standar kelas: apa yang boleh dan tidak. Standar ini sebaiknya dibuat bersama siswa, sehingga mereka merasa memiliki. Ketika aturan disepakati, menegur perilaku menyimpang tidak terasa sebagai “otoritarian”, melainkan menjaga kesepakatan bersama.
Latihan kelas yang bisa dilakukan guru untuk membangun budaya aman
Salah satu latihan efektif adalah simulasi “kalimat pengganti”. Guru menuliskan contoh komentar menyakitkan yang sering muncul, lalu mengajak siswa mencari versi yang tetap jujur tetapi tidak merendahkan. Contoh: mengganti “kamu bodoh” menjadi “bagian ini belum jelas, ayo kita ulang pelan-pelan”. Latihan ini mengajarkan keterampilan sosial konkret, bukan moral abstrak.
Latihan lain adalah “peta dukungan”: siswa menuliskan siapa saja orang dewasa di sekolah yang bisa mereka datangi saat merasa tidak aman. Tujuannya membangun jalur bantuan yang nyata. Guru kemudian menjelaskan alur pelaporan yang tidak mempermalukan korban. Di sini, sekolah juga bisa mengaitkan pembelajaran dengan literasi digital: bagaimana menyimpan bukti, bagaimana melaporkan konten bermasalah, dan bagaimana tidak ikut menyebarkan tangkapan layar yang memperpanjang luka.
Jika sekolah ingin memperkaya modul, topik edukasi karakter dan kesehatan mental remaja yang sering dibahas lintas daerah dapat menjadi pembanding kebijakan. Referensi narasi publik seperti praktik kampanye kesehatan mental bisa menginspirasi cara sekolah menurunkan pesan besar menjadi bahasa yang dekat dengan siswa SMP. Insight akhirnya: guru yang empatik bukan guru yang “membiarkan”, melainkan yang tegas menjaga martabat setiap anak.
Untuk memperdalam praktik pengawasan dan komunikasi yang aman, banyak pelatihan guru memanfaatkan contoh kasus dan role-play. Pencarian video berikut dapat membantu sekolah menemukan materi yang cocok untuk rapat guru atau lokakarya internal.
Transisi SD ke SMP: momen krusial edukasi anti-perundungan dan kampanye anti-bullying yang relevan bagi remaja
Peralihan dari SD ke SMP sering menjadi fase paling rentan. Anak masuk lingkungan baru, bertemu teman yang lebih beragam, dan mulai membentuk identitas sosial. Pada fase ini, kebutuhan diterima kelompok bisa membuat sebagian anak ikut-ikutan mengejek agar dianggap “keren”. Karena itu, Surabaya menempatkan masa transisi sebagai target utama edukasi anti-perundungan: anak perlu belajar menolak tekanan kelompok sejak awal, sebelum pola buruk mengakar.
Di tingkat kebijakan, sekolah didorong menyiapkan MPLS yang ramah anak dan menutup ruang kekerasan terselubung. MPLS tidak boleh menjadi ajang senioritas. Ia harus menjadi ruang pembelajaran sosial: mengenal perbedaan, membangun kebiasaan menyapa, dan memahami bahwa pelaporan bukan tindakan lemah. Sekolah juga dapat mengemas kampanye anti-bullying dengan gaya yang disukai remaja: konten kreatif, poster buatan siswa, teater mini, atau tantangan membuat pesan positif di kelas—dengan pendampingan agar tidak berubah menjadi ajang mempermalukan pihak tertentu.
Di Surabaya, semangat menyatukan anak dari berbagai agama dan etnis menjadi penguat utama. Ini bukan sekadar agenda toleransi, melainkan strategi pencegahan. Ketika anak punya pengalaman bekerja sama dengan teman yang berbeda, stereotip dan “label” yang sering jadi bahan ejekan akan melemah. Selain itu, kegiatan lintas kelas membantu siswa baru membangun jejaring pertemanan lebih cepat, sehingga mereka tidak mudah menjadi target pengucilan.
Daftar praktik harian yang membuat perlindungan pelajar terasa nyata
- Sapaan pagi oleh wali kelas dan pengecekan singkat suasana hati (tanpa menginterogasi).
- Buddy system untuk siswa baru: satu siswa pendamping selama 2–4 minggu pertama.
- Kotak cerita dan kanal digital pelaporan yang dikelola tim sekolah dengan standar kerahasiaan.
- Aturan grup chat kelas yang disepakati: larangan hinaan, doxxing, dan sebar aib.
- Ruang aman di UKS/ruang konseling untuk menenangkan diri saat anak panik atau takut.
Praktik di atas sederhana, tetapi efektif jika konsisten. Anak tidak hanya diberi nasihat “jangan membully”, melainkan disediakan struktur yang memudahkan mereka berbuat baik dan mencari pertolongan. Itulah inti perlindungan pelajar yang modern: membangun sistem yang memihak keselamatan tanpa menghilangkan kesempatan belajar bagi pelaku untuk berubah. Insight akhirnya: momen transisi adalah “jendela emas” membentuk budaya sekolah—sekali terpasang kuat, ia menjadi pagar yang melindungi semua.
Kolaborasi lintas OPD dan budaya gotong royong: memperluas pendidikan anti-perundungan di luar kelas
Surabaya juga menekankan bahwa perang melawan perundungan tidak cukup dilakukan di ruang kelas. Karena faktor pemicu sering datang dari luar: pola pengasuhan, tekanan ekonomi, paparan konten kekerasan, hingga dinamika media sosial. Itulah mengapa melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi strategi penting. Kolaborasi ini memungkinkan sekolah mendapatkan dukungan dari sisi kesehatan, perlindungan anak, hingga ruang kreatif bagi remaja. Ketika sekolah tidak berjalan sendiri, intervensi menjadi lebih kuat dan tidak berhenti pada seremonial.
Dalam konteks ini, gotong royong menjadi kata kerja, bukan jargon. Misalnya, dinas terkait dapat membantu menyediakan sesi literasi digital sehat: bagaimana mengelola konflik di grup chat, memahami konsekuensi jejak digital, dan mempraktikkan “pause” sebelum membagikan konten yang mempermalukan orang lain. Sisi kesehatan dapat memperkuat edukasi stres dan regulasi emosi, terutama untuk remaja yang mudah tersulut. Sementara itu, unit yang menangani perlindungan anak bisa membantu sekolah menyusun SOP penanganan kasus yang sensitif, termasuk pendampingan korban dan komunikasi dengan orang tua.
Kolaborasi juga bisa muncul lewat kegiatan kota yang merangkul siswa lintas sekolah. Pemkot, sesuai arah wali kota, dapat mengadakan acara yang mempertemukan anak dari berbagai latar: festival olahraga, kompetisi proyek sosial, atau program kepemimpinan remaja. Format ini membantu anak menyadari bahwa perbedaan bukan ancaman. Di saat yang sama, kegiatan kota memberi panggung bagi siswa fasilitator untuk berbagi praktik baik, sehingga gerakan anti-perundungan tumbuh sebagai budaya urban, bukan proyek satu sekolah.
Untuk menjaga konsistensi, sekolah dapat membuat kalender tahunan yang memadukan edukasi kelas, aktivitas komunitas, dan evaluasi. Evaluasi penting agar kebijakan tidak hanya terdengar tegas, tetapi benar-benar bekerja. Apakah siswa merasa lebih aman? Apakah pelaporan makin mudah? Apakah guru merespons lebih cepat? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu sekolah memperbaiki pendekatan tanpa menunggu krisis.
Pada akhirnya, penguatan ini adalah investasi kota. Anak yang merasa aman akan belajar lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih siap menjadi bagian dari “Generasi Emas” yang sering disebut dalam narasi pembangunan. Insight akhirnya: ketika kota, sekolah, guru, dan siswa bergerak dalam satu irama, lingkungan sekolah berubah dari tempat yang rawan menjadi tempat yang memulihkan.
