Makassar perkuat program pencegahan pernikahan dini

Di Makassar, isu pernikahan dini tidak lagi dipandang sebagai “urusan keluarga semata”, melainkan persoalan perlindungan anak yang menyentuh kesehatan, pendidikan, hingga stabilitas ekonomi rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kota bersama jejaring organisasi perempuan, kader masyarakat, sekolah, dan layanan kesehatan bergerak lebih sistematis: dari kampanye berbasis komunitas, peningkatan literasi hak anak, sampai pembenahan rujukan layanan ketika terjadi kasus. Data yang pernah mengemuka pada 2025—permohonan rekomendasi nikah anak yang berujung pada puluhan rekomendasi resmi—menjadi pengingat bahwa pencegahan tak bisa berhenti pada poster dan seminar. Ia menuntut perubahan perilaku, pengawasan lingkungan, dan layanan yang siap menampung remaja ketika mereka membutuhkan bantuan paling cepat.

Upaya itu kini dibaca sebagai langkah “memperkuat” ekosistem, bukan sekadar menambah kegiatan seremonial. Di lapangan, petugas Puskesmas, guru BK, penyuluh KUA, hingga Forum Anak mulai memainkan peran sebagai simpul informasi. Ada pula pelatihan bagi penyedia layanan agar asesmen lebih komprehensif—menguji kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi—sebelum keputusan apa pun diambil. Di tengah arus konten digital, tekanan pergaulan, dan kerentanan kekerasan seksual, pertanyaan kunci menjadi: bagaimana Makassar dapat perkuat program pencegahan pernikahan dini secara berkelanjutan, dan bagaimana masyarakat mengubah kesadaran menjadi tindakan nyata di rumah, sekolah, dan ruang publik?

• Makassar menajamkan program lintas sektor untuk pencegahan pernikahan dini dengan menekankan layanan, data, dan edukasi.
• Penguatan peran TP PKK, DPPPA/DP3A, Dinas Kesehatan, sekolah, KUA, dan Pengadilan Agama menutup celah koordinasi.
• Kasus yang diproses melalui rekomendasi nikah anak menuntut asesmen menyeluruh: fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.
• Fokus baru: perlindungan remaja dari kehamilan tidak direncanakan, kekerasan seksual, putus sekolah, dan risiko kesehatan reproduksi.
• Kampanye dan pendidikan berbasis komunitas—termasuk pelibatan Forum Anak—didorong agar kesadaran berubah jadi kebiasaan aman.

Makassar Perkuat Program Pencegahan Pernikahan Dini: Arah Kebijakan dan Titik Tekan Baru

Penguatan kebijakan di Makassar berangkat dari satu kesadaran sederhana: pernikahan dini bukan peristiwa tunggal, melainkan ujung dari rangkaian risiko. Saat seorang remaja memutuskan menikah karena tekanan keluarga, faktor ekonomi, atau kehamilan yang tidak direncanakan, dampaknya merembet ke banyak hal. Sekolah yang terputus, peluang kerja yang menyempit, kesehatan reproduksi yang rentan, hingga relasi yang belum matang dan berpotensi memicu konflik rumah tangga. Karena itu, pemerintah kota dan mitra-mitranya menggeser fokus dari “mengurus setelah kejadian” menjadi “mengurangi faktor pendorong sejak awal”, tanpa mengabaikan layanan ketika kasus sudah terjadi.

Dalam praktiknya, penguatan ini terlihat dari cara program disusun: tidak lagi berdiri sendiri di satu dinas. DPPPA/DP3A memimpin isu perlindungan anak, namun bergerak bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, KUA, hingga jejaring PKK dan komunitas. Pola ini penting karena kasus perkawinan anak sering muncul di titik-titik yang berbeda. Ada yang mulai dari ruang kelas (ketidakhadiran berulang, perundungan, pacaran berisiko), ada yang terdeteksi di Puskesmas (keluhan kesehatan reproduksi), dan ada pula yang tampak di layanan administrasi (permohonan rekomendasi, dispensasi, atau konsultasi keluarga). Ketika simpul-simpul itu saling terhubung, pencegahan menjadi lebih cepat dan tepat.

Di Makassar, pengalaman tahun-tahun sebelumnya memberi pelajaran berharga. Saat data 2025 menunjukkan adanya puluhan rekomendasi nikah anak yang diterbitkan—dengan mayoritas pemohon adalah anak perempuan usia pertengahan remaja—narasi publik bergeser: kasus-kasus tersebut sering berkaitan dengan kelalaian yang berujung kehamilan, bahkan beririsan dengan dugaan kekerasan seksual. Situasi ini mendorong pemerintah untuk menegaskan standar: rekomendasi atau dukungan administratif bukan “jalan pintas”, melainkan keputusan yang harus melewati asesmen dan pendampingan ketat. Dengan begitu, kebijakan tidak menjadi insentif sosial yang diam-diam menormalisasi perkawinan di usia sekolah.

Untuk menggambarkan dampak kebijakan yang “turun ke bawah”, bayangkan kisah fiktif namun realistis: Naya (16) mulai sering absen sekolah. Guru BK melihat perubahan perilaku, lalu menghubungi orang tua dan mengarahkan ke konselor remaja di Puskesmas. Dari sesi konseling, terungkap Naya mengalami tekanan dari pacar yang lebih tua dan takut hamil. Pada model lama, keluarga mungkin memilih menikahkan Naya untuk “menutup malu”. Pada model penguatan saat ini, jalurnya berbeda: ada edukasi hak anak, dukungan psikologis, rujukan bila ada unsur kekerasan, dan koordinasi dengan sekolah agar Naya tetap belajar. Di titik inilah makna “perkuat” terasa: sistem membuat keluarga punya lebih banyak pilihan yang aman.

Yang juga menguat adalah pendekatan berbasis data. Lokakarya pemanfaatan data perlindungan anak yang melibatkan pemerintah kota dan mitra pembangunan mendorong kebijakan yang tidak mengandalkan asumsi. Data tentang anak tidak sekolah, stunting, kemiskinan ekstrem, hingga laporan kekerasan dapat dipetakan untuk menemukan kawasan rawan dan menentukan prioritas. Misalnya, jika sebuah kelurahan memiliki angka putus sekolah tinggi dan akses konseling remaja minim, maka intervensi dapat difokuskan pada penguatan layanan, bukan hanya mengadakan seminar sekali setahun. Insight kunci dari bagian ini: pencegahan efektif dimulai dari kebijakan yang menyatukan data, layanan, dan perubahan perilaku.

Sinergi Lintas Sektor di Makassar: Dari TP PKK, DPPPA/DP3A, Dinkes hingga Sekolah

Kerja kolaboratif menjadi jantung dari program pencegahan di Makassar. TP PKK, misalnya, sering menjadi aktor yang paling dekat dengan rumah tangga. Ketika kader mendatangi lorong-lorong permukiman atau mengumpulkan warga di auditorium, pesan yang dibawa bukan sekadar larangan, melainkan percakapan: kapan anak dianggap siap secara mental, apa risiko kesehatan bagi tubuh remaja, dan bagaimana orang tua membangun komunikasi tanpa menghakimi. Keunggulan PKK ada pada kedekatan sosial—kader memahami bahasa lokal, memahami dinamika keluarga, dan tahu bagaimana menyampaikan isu sensitif tanpa memicu penolakan.

DPPPA/DP3A memainkan peran sebagai pengampu perlindungan anak dan penggerak koordinasi. Ketika muncul permohonan rekomendasi nikah anak, dinas ini tidak bekerja sendirian. Prosesnya biasanya melibatkan pendampingan, asesmen, dan bila diperlukan “gelar kasus” dengan perangkat daerah terkait. Di sinilah standar perlindungan diuji. Asesmen tidak berhenti pada pertanyaan “apakah keluarga setuju”, melainkan menggali kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Jika remaja masih sekolah, Dinas Pendidikan dan pihak sekolah ikut menimbang skema keberlanjutan belajar. Jika ada risiko kesehatan, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas memberi masukan medis dan konseling kesehatan reproduksi. KUA menjadi simpul konsultasi keagamaan sekaligus administratif, sementara Pengadilan Agama terlibat pada aspek hukum dispensasi sesuai aturan yang berlaku.

Sinergi semacam ini mencegah dua masalah klasik. Pertama, keputusan tergesa-gesa karena panik sosial. Ketika kehamilan tidak direncanakan terjadi, keluarga sering merasa waktu mengejar, sehingga menikah dianggap solusi tercepat. Dengan sistem rujukan yang lebih rapi, keluarga mendapat ruang untuk memahami pilihan: dukungan psikologis, pendampingan sosial, dan perlindungan hukum jika ada unsur paksaan atau kekerasan. Kedua, sinergi mencegah “lempar tanggung jawab”. Jika sekolah melihat masalah tetapi tidak punya jalur ke layanan, atau Puskesmas menemukan risiko tetapi tidak bisa menghubungkan ke dinas sosial, maka pencegahan menjadi terputus.

Makassar juga mendorong pelibatan anak dan remaja melalui forum-forum partisipatif. Dalam kegiatan lanjutan penguatan perlindungan, suara anak dimunculkan bukan sebagai hiasan panggung, melainkan sebagai “sensor sosial” yang membaca perubahan gaya pacaran, tekanan pertemanan, hingga paparan konten seksual di gawai. Remaja sering lebih jujur pada teman sebaya dibanding pada orang dewasa. Karena itu, pelatihan peer educator, diskusi kelompok, dan ruang konsultasi ramah anak memberi kanal yang lebih aman. Pertanyaan retoris yang sering muncul dalam sesi ini: jika orang tua sulit diajak bicara, kepada siapa remaja harus percaya?

Contoh lain dari penguatan sinergi adalah pelatihan peningkatan kualitas hidup anak yang menyasar penyedia layanan di tingkat kota. Pelatihan semacam ini tidak hanya mengulang teori, tetapi membangun keterampilan praktis: bagaimana melakukan wawancara yang tidak menyudutkan korban, cara mengidentifikasi tanda kekerasan seksual, dan bagaimana menyusun rencana keselamatan. Ketika petugas di lini depan punya kompetensi yang seragam, risiko salah penanganan menurun. Insight penutup bagian ini: kolaborasi yang baik membuat pencegahan lebih manusiawi—tidak menghukum remaja, tetapi melindungi masa depannya.

Di bagian berikutnya, penguatan ini akan terlihat lebih konkret melalui kacamata layanan kesehatan dan risiko medis-sosial yang sering luput dari percakapan keluarga.

Risiko Kesehatan dan Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan Dini: Fokus Dinas Kesehatan dan Layanan Remaja

Ketika Makassar memperkuat pencegahan pernikahan dini, Dinas Kesehatan berada di posisi strategis karena dampak paling cepat sering muncul pada tubuh remaja. Kehamilan pada usia belasan tahun bukan sekadar “lebih berat”, tetapi memiliki spektrum risiko yang lebih kompleks: anemia, komplikasi kehamilan, persalinan yang tidak aman, hingga dampak psikologis seperti kecemasan dan depresi. Di sisi lain, bayi yang lahir dari ibu yang belum siap secara biologis dan sosial juga rentan mengalami masalah kesehatan, yang pada akhirnya membebani keluarga dan layanan publik. Karena itulah narasi kesehatan dipakai untuk membangun kesadaran yang tidak menggurui: pencegahan bukan anti-pernikahan, melainkan pro-keselamatan.

Layanan kesehatan remaja idealnya tidak menunggu remaja “datang dalam keadaan darurat”. Di Puskesmas, model yang semakin ditekankan adalah konseling yang mudah diakses, privasi yang terjaga, dan edukasi yang sesuai usia. Banyak remaja enggan memeriksa diri karena takut dihakimi. Ketika petugas mampu menggunakan bahasa yang empatik, remaja lebih berani bertanya tentang batasan relasi, kontrasepsi dalam konteks edukasi kesehatan, dan cara melindungi diri dari kekerasan. Di sinilah pencegahan bertemu dengan realitas: tidak semua risiko berasal dari “kenakalan”, sebagian berasal dari kurangnya informasi dan minimnya ruang aman untuk bertanya.

Makassar juga menghadapi konsekuensi sosial ekonomi dari pernikahan usia anak. Rumah tangga muda sering dibangun tanpa tabungan, tanpa keterampilan kerja stabil, dan tanpa rencana pengasuhan. Akibatnya, ekonomi keluarga rapuh dan rentan konflik. Dalam banyak kasus, remaja yang menikah berhenti sekolah—bukan karena tidak mampu, tetapi karena tekanan peran baru: menjadi pasangan, orang tua, atau pencari nafkah. Ketika pendidikan terputus, lingkaran kerentanan berulang: pilihan kerja makin sempit, ketergantungan ekonomi meningkat, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga membesar. Maka, Dinkes tidak bekerja sendirian; pesan kesehatan selalu dipasang berdampingan dengan pesan pendidikan dan perlindungan sosial.

Untuk membuat dampak ini lebih mudah dipahami, berikut gambaran hubungan sebab-akibat yang sering dipakai dalam konseling keluarga. Ketika remaja menikah karena kehamilan tidak direncanakan, keluarga mengira masalah selesai. Padahal sering muncul masalah baru: pasangan belum matang mengelola stres, pengeluaran meningkat, dan akses layanan ibu-anak harus diperjuangkan. Jika dukungan keluarga besar lemah, beban mental meningkat. Di titik ini, pencegahan menjadi jauh lebih murah daripada penanganan krisis.

Aspek	Risiko yang sering muncul pada pernikahan dini	Contoh intervensi di Makassar
Kesehatan reproduksi	Komplikasi kehamilan, anemia, persalinan berisiko	Konseling remaja di Puskesmas, rujukan medis, edukasi kesehatan reproduksi
Pendidikan	Putus sekolah, absensi tinggi, menurunnya motivasi belajar	Koordinasi sekolah–Dinas Pendidikan, dukungan belajar fleksibel, konseling BK
Ekonomi keluarga	Pendapatan tidak stabil, ketergantungan pada orang tua	Rujukan bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pendampingan keluarga
Psikososial	Stres, konflik relasi, risiko KDRT	Pendampingan psikologis, layanan perlindungan, mediasi berbasis keselamatan
Perlindungan anak	Normalisasi paksaan, menutup kasus kekerasan seksual	Asesmen komprehensif, gelar kasus lintas sektor, rujukan hukum bila diperlukan

Insight penutup bagian ini: argumen kesehatan dan kesejahteraan ekonomi membuat pencegahan terasa konkret—bukan sekadar norma, tetapi perlindungan hidup sehari-hari.

Setelah risiko dipahami, langkah berikutnya adalah bagaimana Makassar memastikan setiap kasus dan sinyal risiko ditangani melalui alur layanan yang disiplin dan tidak menyudutkan remaja.

Alur Rekomendasi, Asesmen, dan Perlindungan Anak: Cara Makassar Menutup Celah Pernikahan Dini

Salah satu titik paling sensitif dalam upaya pencegahan adalah ketika keluarga sudah berada di ambang keputusan menikah. Pada momen ini, emosi sering memuncak: ada rasa takut, malu, marah, atau panik. Makassar menata proses penanganan agar keputusan tidak diambil hanya berdasarkan tekanan sosial. Di tingkat layanan perlindungan anak, mekanisme yang ditekankan meliputi pendampingan, asesmen menyeluruh, konseling, serta koordinasi lintas sektor jika kasusnya kompleks. Pendekatan ini penting karena data kasus yang pernah mencuat pada 2025 menunjukkan permohonan rekomendasi nikah anak jumlahnya lebih dari yang akhirnya disetujui. Artinya, ada proses seleksi dan pertimbangan, bukan otomatisasi.

Asesmen komprehensif menjadi kata kunci. Petugas menggali apakah remaja memahami konsekuensi pernikahan, apakah ada paksaan, bagaimana kondisi kesehatan, serta apakah mereka masih terikat kewajiban sekolah. Pertanyaan sederhana seperti “siapa yang mengusulkan pernikahan” atau “apakah kamu merasa aman” bisa membuka fakta yang tidak terlihat. Dalam kasus tertentu, kondisi yang disebut “kelalaian” ternyata beririsan dengan relasi tidak setara, manipulasi, atau kekerasan seksual. Ketika indikasi itu muncul, penanganan harus bergeser: fokus pada perlindungan korban, bukan menutupi peristiwa dengan pernikahan.

Gelar kasus menjadi mekanisme untuk mencegah keputusan sepihak. Jika remaja masih berstatus pelajar, keterlibatan sekolah dan Dinas Pendidikan memastikan hak belajar tidak hilang begitu saja. KUA membantu memastikan pemahaman aturan dan dampak administratif, sedangkan Dinas Kesehatan menilai risiko medis. Pengadilan Agama, bila dibutuhkan, berada pada ranah hukum dispensasi sesuai peraturan. Model ini bukan untuk “memperumit”, melainkan memastikan bahwa setiap langkah memperhatikan keselamatan anak dan perempuan. Tanpa forum koordinasi, keputusan bisa didorong oleh pihak yang paling kuat suaranya di keluarga, bukan oleh yang paling aman bagi remaja.

Dalam penguatan program, pendekatan komunikasi juga diperbaiki. Alih-alih menakut-nakuti, petugas memaparkan konsekuensi dengan bahasa yang bisa dipahami keluarga. Misalnya, menjelaskan bahwa menikah tidak otomatis menghapus trauma, dan tidak selalu menyelesaikan beban ekonomi. Pada saat yang sama, keluarga diberikan rute bantuan: konseling, layanan psikolog, rujukan hukum, atau dukungan sosial. Dengan demikian, pencegahan tidak terasa seperti “menghakimi keluarga miskin”, melainkan membuka pilihan. Pertanyaan yang sering memicu refleksi orang tua: apakah keputusan hari ini akan membuat anak lebih aman lima tahun ke depan?

Untuk menguatkan disiplin layanan, beberapa prinsip praktis biasanya ditekankan dalam pelatihan penyedia layanan:

1. Utamakan keselamatan: bila ada dugaan kekerasan, lindungi korban dan dokumentasikan dengan benar.
2. Jaga kerahasiaan: remaja berhak atas privasi agar berani bercerita.
3. Pastikan partisipasi remaja: keputusan tidak boleh hanya antar-orang dewasa.
4. Hubungkan ke pendidikan: rancang skema agar remaja tidak otomatis putus sekolah.
5. Koordinasi rujukan: pastikan ada tindak lanjut, bukan berhenti di satu pertemuan.

Di ujung proses, penguatan program diukur bukan dari banyaknya acara, melainkan dari berkurangnya kasus yang “terpaksa” terjadi karena sistem terlambat merespons. Insight penutup bagian ini: alur layanan yang disiplin membuat pencegahan menjadi nyata—setiap kasus ditangani sebagai perlindungan, bukan sekadar administrasi.

Namun, layanan akan selalu terlambat bila pencegahan di hulu lemah. Karena itu, bagian berikut membahas bagaimana kampanye dan pendidikan publik dibentuk agar remaja dan keluarga punya daya tangkal sebelum krisis muncul.

Kampanye, Pendidikan, dan Peran Remaja: Strategi Makassar Membangun Kesadaran dari Lorong ke Ruang Kelas

Jika layanan dan alur rujukan adalah “jaring pengaman”, maka kampanye dan pendidikan publik adalah “pagar depan” yang mencegah remaja jatuh ke situasi berisiko. Makassar memperkuat sisi ini dengan mengubah cara bicara tentang pernikahan usia anak. Bukan lagi sebatas slogan “jangan menikah muda”, melainkan edukasi yang mengurai konteks: relasi sehat, persetujuan (consent), kesehatan reproduksi, pengelolaan emosi, serta perencanaan masa depan. Pesan yang baik membuat remaja merasa dihargai sebagai subjek, bukan objek yang disalahkan.

Di sekolah, peran guru BK, wali kelas, dan OSIS dapat menjadi pengungkit. Banyak kasus bermula dari perubahan kecil: nilai turun, murung, atau tiba-tiba menarik diri. Ketika sekolah punya protokol rujukan yang jelas—misalnya ke Puskesmas ramah remaja atau layanan perlindungan anak—penanganan tidak menunggu rumor berkembang. Program pencegahan juga dapat masuk lewat proyek kelas: diskusi tentang rencana karier, simulasi pengelolaan anggaran rumah tangga, atau studi kasus yang membahas dampak putus sekolah. Metode seperti ini membuat risiko pernikahan dini terasa konkret, bukan sekadar “nasihat orang dewasa”.

Di level komunitas, kader PKK dan tokoh masyarakat memainkan peran unik. Mereka bisa menyelipkan pesan pencegahan dalam kegiatan rutin: posyandu, arisan RT, atau pertemuan kelurahan. Tantangannya adalah menjaga pesan agar tidak memicu stigma pada keluarga yang sedang bermasalah. Karena itu, bahasa kampanye diupayakan lebih solutif: “kalau anak mengalami tekanan, ke mana harus mengadu?”, “bagaimana orang tua memeriksa penggunaan gawai tanpa melanggar kepercayaan?”, dan “apa tanda relasi yang tidak sehat?”. Ketika kesadaran dibangun melalui pertanyaan, warga lebih terdorong berdiskusi.

Pelibatan remaja sebagai agen perubahan juga semakin penting di era digital. Konten media sosial bisa mempercepat edukasi, namun juga mempercepat risiko: normalisasi hubungan toksik, tantangan viral, atau misinformasi kesehatan seksual. Forum Anak, kelompok sebaya, dan duta sekolah dapat memproduksi pesan yang lebih relevan: video pendek tentang cara menolak tekanan pasangan, komik digital soal persetujuan, atau sesi live yang menghadirkan konselor. Kekuatan pesan sebaya adalah kedekatan pengalaman. Remaja lebih percaya pada contoh yang “mirip dirinya”, bukan pada ceramah panjang.

Agar kampanye tidak menguap, Makassar perlu menghubungkannya dengan dukungan nyata. Misalnya, setiap kegiatan sosialisasi menyertakan informasi kontak layanan: nomor konseling, lokasi Puskesmas ramah remaja, atau tautan kanal pelaporan kekerasan. Praktik sederhana seperti ini sering menentukan apakah remaja akan mencari pertolongan atau tidak. Selain itu, kampanye yang baik menyasar orang tua juga. Banyak orang tua ingin melindungi anak, tetapi tidak punya pengetahuan tentang cara berdialog soal seksualitas dan batasan relasi. Ketika orang tua dibekali keterampilan komunikasi, peluang pencegahan meningkat signifikan.

Berikut contoh bentuk kampanye yang cenderung efektif di konteks perkotaan seperti Makassar:

• Kelas orang tua di tingkat kelurahan: komunikasi remaja, literasi digital, dan tanda kekerasan.
• Peer counselor di sekolah: pelatihan dasar mendengar aktif dan rujukan aman.
• Kolaborasi dengan tokoh agama: menekankan perlindungan anak dan kemaslahatan keluarga, bukan sekadar legalitas.
• Program kembali sekolah bagi remaja rentan putus sekolah: pendampingan akademik dan dukungan psikososial.
• Kampanye berbasis data lokal: memetakan wilayah prioritas agar intervensi tidak acak.

Bagian ini menegaskan satu hal: ketika pendidikan publik dan kampanye menyatu dengan layanan, pencegahan pernikahan dini berubah dari wacana menjadi budaya baru yang melindungi remaja.